Partai Demokrat dianggap cukup berhasil mencegah intimidasi menjelang Pemilu di negara bagian yang persaingannya cukup ketat di AS ini.
Hakim juga memerintahkan pendukung Trump menghentikan kegiatan "hitung cepat". Kubu Trump dianggap mengerahkan banyak pendukung untuk menanyakan pilihan presiden setiap warga.
Trump sering menyebut Pemilu akan berjalan curang sehingga meminta pendukungnya untuk mengawasi pemungutan suara.
Demokrat menyebut tindakan Trump ini dapat mendorong pendukung Trump melecehkan pemilih minoritas.
Mereka pun menyiapkan enam posko pengaduan hukum untuk mencegah hal itu terjadi. Banyak kajian menunjukkan, penipuan dalam pemilihan umum AS jarang terjadi.
Demokrat menyambut perintah hakim itu dengan menyebutnya putusan ini bisa mencegah pendukung Trump mencampuri urusan pemilih pada Pilpres 8 November mendatang.
"Kami senang hakim akan menerbitkan surat perintah yang akan mencegah aksi-aksi pelecehan terhadap para pemilih mengingat kampanye Trump berpotensi memicu hal itu," kata ketua Partai Demokrat wilayah Ohio, David Pepper.
Aturan itu juga berlaku untuk pendukung Hillary.
Putusan hakim ini ikut menutup lembaga hitung cepat milik pendukung Trump, Roger Stone. Roger mengatakan, aksinya itu bertujuan untuk membongkar contoh kasus manipulasi suara dan mengatakan, peserta telah dilatih untuk tak melecehkan warga.
Sekitar 118 orang di Ohio telah menandatangani petisi "Stop the Steal" di internet, demikian Reuters.
(KR-GNT/A032)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
