Langkah yang akan diterapkan pada sekitar 2.000 hingga 3.000 rumah Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat itu membutuhkan tiga lagi pemungutan suara parlemen penuh untuk menjadi undang-undang.
Hasil pemungutan suara di Knesset atau parlemen saat ini 58-50.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sedang menghadapi tekanan untuk mempertahankan koalisi sayap kanannya, semula menentang rancangan undang-undang itu karena mencemaskan reaksi balik internasional dan implikasi legalnya. Namun dia memutuskan untuk mendukungnya pada Rabu.
Beredar kabar bahwa Netanyahu mencapai kompromi dengan Menteri Keuangan Moshe Kahlon, yang mengancam tidak memilih, yang bisa membuat pembahasan rancangan undang-undang tersebut terhenti.
Kahlon, yang partai tengah kanannya Kulanu mengendalikan 10 kursi, pada Rabu memberikan dukungan awal tapi mengatakan dia akan menarik dukungan di masa depan jika itu "merugikan" menurut pengadilan tinggi Israel.
Pernyataan tersebut merujuk pada pos Yahudi di Tepi Barat, Amona, yang akan dibongkar pada 25 Desember atas perintah pengadilan tinggi karena itu dibangun di tanah pribadi Palestina.
Rancangan undang-undang itu akan melegalkan Amona, tempat sekitar 40 keluarga tinggal, bersama dengan beberapa rumah lain yang dibangun di tanah pribadi warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat menurut warta kantor berita AFP.(mr)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
