Oleh Arief Mujayatno Jakarta (ANTARA News) - Setelah sekian lama ditunggu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengeluarkan pernyataan penting bahwa perombakan (reshuffle) terbatas untuk kedua kalinya terhadap Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) akan dilakukan pada awal Mei 2007. Dalam pernyataan singkatnya usai Shalat Jumat (20/4) di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Yudhoyono mengharapkan, "reshuffle" yang bertujuan baik itu membuahkan hasil yang baik juga untuk efektivitas dan kinerja pemerintah. "Tujuannya sekali lagi untuk peningkatan efektivitas dan kinerja pemerintah yang saya pimpin yang tugasnya sangat berat, tantangannya juga berat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Presiden. Kepastian adanya "reshuffle" kabinet itu cukup mengejutkan, karena pada pekan sebelumnya dalam jumpa pers di kebun durian Warso Farm di Cipaku, Bogor, Presiden Yudhoyono menolak permintaan berbagai pihak termasuk partai politik untuk membongkar pasang kabinet dengan mengganti sejumlah menteri secara bergilir dengan calon-calon yang diajukan parpol. Kepala Negara juga meminta berbagai pihak dan parpol untuk mengerti prinsip dan sikap yang dipegangnya tentang `reshuffle`, yang dilakukan demi kebaikan pemerintahan negeri ini. "Saya ingin semua menteri memahami jika terjadi `reshuffle` itu adalah untuk kepentingan yang lebih besar dan bukan kepentingan pribadi," tambahnya. Tentang kemungkinan dilakukan "reshuffle", Presiden menjelaskan, bisa saja seorang menteri tidak dapat melanjutkan jabatannya karena kapabilitasnya, tidak memiliki kemampuan kerja sama yang baik, atau orang yang tidak berada dalam posisi yang tepat. Ditambahkannya, dalam melakukan perombakan kabinet, dirinya akan melakukan pembicaraan dengan partai politik, terutama jika menteri yang akan diganti berasal dari salah satu partai politik. Presiden juga akan mengkonsultasikannya dengan Wakil Presiden (Wapres), M. Jusuf Kalla, meskipun pada akhirnya dirinya yang akan memutuskan. Rencana Presiden soal kepastian "reshuffle" kabinet itu mendapat sambutan baik dari sejumlah kalangan. Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, mengharapkan perombakan kabinet yang merupakan hak prerogatif Presiden itu bukan atas desakan partai politik. Hidayat mengatakan, seharusnya reshuffle dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga sebelum "reshuffle", Presiden dan Wakil Presiden harus menyamakan persepsi tentang pencapaian target. "Reshuffle" kabinet, lanjutnya, harus dilakukan dengan cermat dan profesional sebab tidak ada lagi waktu bagi Presiden untuk melakukan "reshuffle" kembali. Oleh karena itu, Hidayat berpendapat, Presiden harus tegas apakah akan ada "reshuffle" atau tidak, karena Presiden telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai hal itu. Senada dengan Nurwahid, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mempertimbangkan usulan dan saran masyarakat dalam melakukan "reshuffle" kabinet. Din mengingatkan, "reshuffle" kabinet jangan hanya sekadar mengganti orang saja, atau mengakomodasi kepentingan partai politik (parpol), tetapi harus pula memperhatikan kriteria seorang menteri. Melalui "reshuffle", menteri yang baru diharapkan dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, terobosan baru, berjihad, berpikir dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah bangsa. Sekarang ini memang dinilai sebagai saat yang tepat bagi Presiden Yudhoyono untuk "reshuffle" kabinet karena jika sampai tertunda hingga pertengahan 2007 atau lebih dari itu, maka sudah sangat dekat dengan agenda demokrasi Pemilu 2009. "Kalau terlalu dekat dikhawatirkan menteri yang baru nanti, apalagi dari parpol, hanya akan mengakumulasikan kekuatan, kekuasaan dan kekayaan untuk kepentingan partainya," kata Din. Di berbagai media massa, isu seputar akan terjadinya perombakan kabinet terus bergulir dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, sejumlah posisi menteri pun kerap disebut-sebut akan diganti mengingat kinerjanya yang dinilai banyak kalangan tidak memuaskan. Selain posisi Mendagri, Moh Ma`ruf --yang kini masih terbaring sakit di RSPAD, seusai dari RS Harapan Kita--, sejumlah menteri lain yang agak terganggu kesehatannya juga disebut-sebut bakal diganti, seperti Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), Rachmat Witoelar. Selain itu, posisi menteri yang kinerjanya dinilai belum memuaskan, antara lain Menhub Hatta Radjasa yang kerap kali "diguncang" kecelakaan transportasi, Menag M Maftuh Basyuni yang tersandung masalah katering jamaah haji dan Menpora Adyaksa Dault. Sedangkan, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menkum HAM Hamid Awaluddin juga disebut-sebut bakal diganti, akibat kasus pencairan dana milik Tommy Soeharto di sebuah bank luar negeri. Di sisi lain, secara khusus Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, meminta Presiden Yudhoyono untuk melakukan "reshuffle" kabinet khususnya menteri-menteri bidang ekonomi. Menurut dia, persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta belum bergeraknya sektor riil. Tifatul menyebut menteri bidang ekonomi yang perlu diganti adalah Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Mendag Mari Elka Pangestu, Menperin Fahmi Idris, dan Menkop UKM Suryadharma Ali. "Ini harus betul-betul memberi terobosan, jangan sampai ada gejolak sosial karena makin lama bisa muncul kerawanan," katanya. Siap diganti Meski tinggal "menghitung hari", sejumlah menteri kabinet yang dimintai komentarnya pada umumnya mengaku pasrah dan siap diganti, jika hal itu memang dikehendaki presiden. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menko UKM), Suryadarma Ali, mengatakan bahwa siapa pun menteri kabinet harus siap untuk diganti, karena hal itu memang merupakan kewenangan presiden. "Saya kira itu hal-hal yang lumrah saja kalau memang presiden memandang perlu melakukan pergantian dalam rangka kinerja kabinet. Kalaupun saya kena reshuffle tidak apa-apa karena itu hak prerogatif presiden," kata Suryadarma, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP). Sedangkan, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora), Adhyaksa Dault, menyatakan bahwa siap diganti, jika presiden memang menghendakinya, karena presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya itu. Menakertrans, Erman Suparno, mengatakan bahwa dirinya tidak merasa terganggu dengan isu "reshuffle" atau pergantian sejumlah menteri kabinet karena selama ini merasa dirinya cukup bekerja keras dalam menjalankan tugas-tugasnya. "Saya jujur saja, tidak ada sama sekali petunjuk akan adanya `reshuffle`. Kita harus memahami betul, bukan soal siap atau tidak siap di-`reshuffle`, tetapi semua diserahkan kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif," kata Erman, yang menggantikan posisi Fahmi Idris (kini Menteri Perindustrian) ketika terjadi "reshuffle" pertama pada 2005. Menurut dia, kewenangan mutlak Presiden ada pada konteks bagaimana mengatur egara, dan menteri-menteri sebagai pembantunya harus semuanya siap jika sewaktu-waktu diberhentikan dengan alasan apapun. Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Hatta Radjasa, mempersilakan kepada Presiden Yudhoyono menilai kinerjanya selama menjadi menteri dalam dua tahun terakhir ini. "Kita yang penting bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan. Jadi apa yang saya lakukan selama dua tahun ini bisa dinilai, ada `track record`-nya, ada `polling`, ada pendapat dan berbagai macam," katanya. Ia juga mengaku biasa saja dan tidak terganggu dengan akan adanya reshuffle, termasuk dalam menjalankan semua program kerjanya. "Tidak ada yang terbengkalai," katanya. Hatta pun menjelaskan, dalam beberapa waktu belakangan sektor transportasi yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya memang mengalami banyak kecelakaan. "Tetapi, kita ambil hikmahnya untuk memperbaiki keadaan Kita harus membalikkan keadaan, agar transportasi kita ke depan bisa lebih baik lagi," katanya. Hatta menilai, untuk perbaikan sektor transportasi itu tidak bisa selesai dalam dua, tiga hingga empat tahun karena tingkat keparahannya yang luar biasa. Sedangkan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa hingga saat ini para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu masih utuh dan bekerja seperti biasa tanpa terpengaruh isu akan adanya reshuffle kabinet. "Kabinet ini tetap utuh bekerja dan saya berharap berikanlah kesempatan dan ketenangan untuk bekerja karena tugas mereka (para menteri) begitu berat dan banyak tekanan," katanya. Terkait dengan isu dirinya termasuk yang akan diganti, Yusril mengaku tenang-tenang saja. Namun, Yusril mengatakan, alur dari gerakan-gerakan yang menginginkan adanya "reshuffle" kabinet itu sebenarnya dapat dilihat jelas. Gerakan tersebut, lanjut Yusril, dilakukan mulai dari penyelenggaraan seminar-seminar, aksi demonstrasi, pemberitaan yang dibuat, dan ujung-ujungnya adalah menginginkan "reshuffle" kabinet. "Kita semua sudah tahu lah... alur dari semua gerakan ini. Sekarang ini banyak orang mau `reshuffle`, banyak orang yang mau jadi menteri," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007