Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan belajar dari kegagalan pemerintah Irak dan Suriah melumpuhkan ISIS, pemerintah Indonesia patut memberi wewenang penuh kepada TNI dan Polri untuk mempersempit ruang gerak para simpatisan ISIS di Indonesia.

"Ketahanan nasional akan menghadapi ujian maha berat jika rencana ISIS membangun basis di Asia Tenggara tidak segera ditangkal," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu.

Bambang menjelaskan beberapa indikasi sudah terlihat di permukaan. Indikasi pertama adalah kecemasan yang sudah disuarakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Keduanya, menurut Bambang, sudah mengemukakan niat ISIS membangun basis di Filipina Selatan untuk mewujudkan kekhalifahan baru di Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Indikasi kedua adalah kembalinya puluhan simpatisan ISIS warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

"Pertanyaannya adalah mereka kembali untuk apa? Kembali untuk menjalani kehidupan normal? Atau, kembali untuk mewujudkan rencana ISIS membangun kekhalifahan di Asia Tenggara ?," katanya.

Indikasi ketiga adalah rencana serangan bom bunuh diri ke Istana Negara.

Jelang Sabtu (10/12) sore pekan lalu, publik dikejutkan oleh pemberitaan tentang keberhasilan Detasemen Khusus (Densus) 88 anti teror Mabes Polri mengamankan tiga orang yang berencana melancarkan serangan dengan bom di Istana Kepresidenan.

Ketiga orang itu ditangkap di sebuah rumah di Jalan Bintara Jaya VIII Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di kamar kos 104.

Menurut Bambang, ada semacam gelagat bahwa sel-sel terorisme di Indonesia juga memberi respons positif terhadap rencana ISIS membangun basisnya di Asia Tenggara. Kelompok-kelompok teroris itu sudah terang-terangan melampiaskan kebencian pada segenap jajaran Polri.

Menurut Bambang, sejumlah prajurit Polri telah menjadi target serangan. Kelompok-kelompok itu juga diduga mendalangi ricuh pascaaksi damai 411. Mereka menunggu Polisi lengah untuk bisa merampas senjata.

"Apalagi, ada WNI yang sangat dipercaya pimpinan ISIS. Sosok WNI itu diduga mendalangi bom Sarinah. Bukan tidak mungkin, kelompok yang merencanakan ledakan bom di Istana Negara itu juga memiliki keterkaitan dengan WNI yang menjadi pentolan ISIS," kata Bambang.

Bambang menyarankan untuk memperkecil atau melumpuhkan potensi ancaman itu. Perlakuan hukum terhadap para terduga dan tersangka teroris harus ekstra tegas termasuk kepada mereka yang diduga sebagai simpatisan di dalam negeri.

"Para simpatisan ISIS harus dilumpuhkan agar mereka tidak memiliki peluang mewujudkan basis ISIS di Asia Tenggara," kata Bambang Soesatyo.

Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016