Den Haag (ANTARA News) - Pemerintah Belanda mengambil sikap waspada atas kemungkinan peretasan siber terhadap akun partai politik menjelang pemilihan umum yang akan digelar pada Maret, ungkap Menteri Luar Negeri Bert Koenders pada Kamis (12/1).

"Tidak ada yang konkret, tetapi saya tidak naif,” ujar Koenders kepada lembaga penyiaran umum NOS, seraya menambahkan bahwa di tengah klaim campur tangan Rusia dalam pemilu di Amerika Serikat (AS), pemerintahan Belanda tetap "sangat berwaspada".

"Penting untuk memantau situasi dengan sangat cermat," tambahnya, dalam sebuah kunjungan ke Washington untuk mencari tahu apakah kepala intelijen AS mengetahui kemungkinan ancaman siber Rusia terhadap Belanda.

Menurut harian Belanda De Telegraf, Pusat Keamanan Siber Nasional Belanda (Dutch National Cyber Security Centre/NCSC) pada Selasa bertemu dengan sejumlah pemimpin partai politik untuk membantu mereka menemukan cara untuk meningkatkan pertahanan digital mereka.

NCSC belum menanggapi permintaan AFP untuk memberikan komentar, tetapi sebuah penilaian yang dirilis pada Oktober mengakui: "Pelaku yang mengatasnamakan negara, dalam dinas intelijen asing, secara aktif mengumpulkan informasi politik digital di Belanda."

Pada Rabu, presiden terpilih AS Donald Trump mengakui untuk pertama kalinya bahwa Rusia mungkin campur tangan dalam pemilu di AS pada November.

Dia sejauh ini menolak meyakini penemuan dari komunitas intelijen AS yang menyimpulkan bahwa Moskow telah memimpin upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memengaruhi pemilu AS, demikian dikutip dari laporan AFP. (kn)


Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017