Jakarta (ANTARA News) - Seorang pejabat Bappenas menyebutkan hasil CPRM (Country Portfolio Review Mission) proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) menemukan bahwa 12 proyek terancam dibatalkan karena penyerapan yang sangat rendah. "Beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti akan dituang-kan dalam MoU dengan ADB," kata Direktur Pemantauaan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan Bappenas Benny Setiawan di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan, perhitungan yang digunakan adalah indeks atau rasio antara kumulatif pencairan pinjaman dengan masa pinjaman. Menurut Benny, seluruh departemen pelaksana diberi waktu hingga triwulan kedua 2007 untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan masalah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan. Dia menambahkan, seluruh proyek yang terancam dibatalkan tersebut tidak termasuk proyek-proyek yang telah dinegosiasikan oleh pemerintah dengan negara atau organisasi donor, yaitu Bank Dunia, ADB, dan Jepang dengan nilai pinjaman yang akan dibatalkan mencapai sekitar 370 dolar AS. Benny menuturkan, keduabelas proyek yang terancam dibatalkan tersebut adalah Poor Farmer Income Generating dengan pelaksana Departemen Pertanian, masa pinjaman 2002 sampai 2008 dan nilai pinjaman 63 juta dolar AS serta Sustainable Capacity Building for Decentralization dengan pelaksana Depdagri, masa pinjaman 2002-2009 dan nilai pinjaman 48 juta dolar AS. Selain itu, Partisipatory Irigation Sector dengan pelaksana Departemen PU, masa pinjaman 2003-2011 dan nilai pinjaman74 juta dolar AS; Renewal Energy dengan pelaksana PLN, masa pinjaman 2002-2008 dan nilai pinjaman 161 juta dolar AS; Power Transmission Improvement dengan pelaksana PLN, masa pinjaman 2002-2008 dan nilai pinjaman 140 juta dolar AS; Neighborhood Upgarding and Shelter Project dengan pelaksana Departemen PU, masa pinjaman 2005-2009 dan nilai pinjaman 90 juta dolar AS; Desentralized Health Services II dengan pelaksana Depkes, masa pinjaman 2005-2010 dan nilai pinjaman 100 juta dolar AS. Kemudian, Desentralized Health Services I dengan pelaksana Depkes, masa pinjaman 2000-2008 dan nilai pinjaman70 juta dolar AS; Community Water Services and Health dengan pelaksana Departemen PU dan Depkes, masa pinjaman 2005-2011 dan nilai pinjaman 65 juta dolar AS; Road Rehabilitation II dengan pelaksana Departemen PU, masa pinjaman 2005-2010 dan nilai pinjaman 151 juta dolar AS; Local Government Finance and Governance Reform dengan pelaksana Depdagri, masa pinjaman 2005-2009 dan nilai pinjaman 30 juta dolar AS; dan Infrastructure Reform Sector Development dengan pelaksana Bappenas, masa pinjaman 2006-2012 dan nilai pinjaman 27 juta dolar AS. Benny menjelaskan, seluruh proyek-proyek tersebut memiliki indeks pencairan yang rendah yaitu di bawah 0,5 seperti Road Rehabilitation II dan Local Goverment Finance and Governance Reform. Ditanya tentang "commitment fee" yang harus dibayarkan pemerintah, Benny menjelaskan memang ada "commitment fee" namun dia tidak menyebutkan secara detail besaran "commitment fee" tersebut.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007