"Menpora sudah menandatangani surat rekomendasi itu. Kami tidak memberikan izin karena aspek regulasi kami tidak mengenal izin, tapi rekomendasi," kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto selepas pelantikan jabatan di Jakarta, Jumat.
MNC Land, lanjut Gatot, meminta izin pembangunan sirkuit balap melalui surat kepada Menpora pada akhir Januari menyusul pembangunan sejumlah properti seperti hotel, vila, lapangan golf, maupun kondominium di Lido yang bekerjasama dengan organisasi milik Presiden Amerika Serikat itu.
"Untuk melengkapi kawasan itu menjadi lebih baik, bersama ini kami mengajukan izin untuk mengembangkan konsep membangun sirkuit dengan skala tertentu di Lido," demikian isi surat permohonan izin dari MNC Land.
MNC, dalam suratnya, juga menyebut pembangunan sirkuit balap di kawasan Lido itu akan memberikan nilai tambah untuk lingkungan di Jawa Barat, maupun Indonesia, karena berskala internasional.
Gatot mengatakan surat rekomendasi Menpora pada tanggal 21 Februari itu juga mencantumkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh MNC Land antara lain koordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI), tidak terdapat persengketaan lahan, persoalan amdal sudah selesai, dan kepastian agenda penggunaan sirkuit.
"Kami menghormati permohonan dari pihak MNC Land asal mereka memenuhi standar yang ditetapkan Federasi Motor Internasional (FIM). Paling penting adalah kepastian tujuan pembangunan sirkuit itu apakah untuk MotoGP 2019 atau Formula 1," kata Gatot.
Gatot menambahkan pembangunan sirkuit balap di Lido itu tidak terkait keputusan Dorna tentang pembangunan sirkuit MotoGP 2018. "Kami optimistis Dorna masih fokus pada pembangunan sirkuit di Palembang meskipun surat resmi belum diterima Menpora," katanya.
Meskipun telah mengajukan surat permohonan kepada Menpora, MNC Land juga tidak menyebutkan secara detail terkait bentuk sirkuit maupun luas lahan yang akan dibangun sirkuit itu.
Menpora juga menembuskan surat rekomendasi pembangunan sirkuit balap di Lido itu kepada Menteri Korodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, dan Bupati Sukabumi.
Pewarta: Imam Santoso
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017
