Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tidak mempersoalkan sistem pemilu yang akan diterapkan, namun PDIP menilai sistem pemilu yang pas sekarang adalah sistem proporsional terbuka terbatas. "Mau distrik `monggo` mau proporsional terbuka 100 persen tanpa nomor urut ya `monggo`," kata Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung dalam acara diskusi politik bertajuk "RUU Paket Politik untuk Menjegal parpol Baru" yang berlangsung di kantor Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta, Jumat. Menurut PDIP, dalam empat tahun terakhir pelajaran berharga adalah ketika kalah, PDIP bisa melakukan konsolidasi lebih baik dibanding partai-partai yang lain yang dinilainya lebih meributkan atau lebih "ngerubutin" urusan perombakan kabinet (reshuffle). "Bagi PDIP, Presiden mau reshuffle besok `monggo`, tahun depan reshufflenya ya `monggo`, `emang gue pikirin`," ujar Pram yang kemudian disambut tawa para peserta. Meskipun tak peduli dengan sistem pemilu yang ada, dalam kesempatan itu Pramono Anung berpendapat saat sekarang ini yang tepat digunakan adalah sistem pemilu proporsional terbuka terbatas, artinya tetap ada kontrol dari partai politik, tapi tetap memberikan kesempatan pada rakyat. "Kalau dulu 100 persen, mungkin sekarang tidak perlu 100 persen. Katakanlah, 25 persen sudah lebih dari cukup," ujarnya. Menurut Pramono, untuk bisa mendapatkan 25 persen dari bilangan pembagi yang rata-rata sekitar 370 tersebut, bukan hal yang mudah. "100 persen hanya ada dua orang di antaranya Hidayat Nurwahid , yang lain sekitar delapan persen di bawah itu. Kalau diberi batasan 25 persen, saya yakin batasan yang wajar, sehingga dia mempunyai hak untuk dijadikan anggota legislatif meskipun dia berada pada nomor 12," katanya. Mengenai jumlah partai politik, Pramono mengatakan harus ada aturan main yang jelas sehingga partai politik tidak mengubah namanya semaunya saja misalnya dari partai "telur busuk" menjadi" busuk telur", meskipun tidak boleh ada instrumen apa pun yang menghambat proses demokrasi lahirnya partai politik. "Sekarang ini yang terjadi kan seperti itu, dibolak-balik namanya. Bulan Bintang menjadi Bintang Bulan dan sebagainya, atau bulan-bulanan juga ada," ujarnya. Aturan main itulah, Pramono mengasumsikan jumlah partai politik yang ikut pemilu tahun 2014 tidak lebih dari enam hingga delapan parpol, meskipun pada Pemilu 2009 ini, partai politik masih diprediksikan masih ada sekitar 14-16 parpol. "Yang lolos Electoral Threshold ada tujuh parpol, sehingga akan ada 10-11 parpol baru. Jika, konsolidasi dijalankan, 2014 ada enam hingga delapan parpol," tegasnya. Pramono menambahkan, pelaksanaan pemilu 2009 tidak boleh molor, sesuai jadwal pemilu legislatif dilakukan April, pemilu presiden putaran pertama Juni. Jika putaran pemilu presiden kedua maka dilakukan bulan September. Dalam acara itu, selain Pramono Anung sebagai turut jadi pembicara sosiolog Tripranadi, Suadi Marabessy (Ketua DPP Partai Hanura), dan Suhatmansyah, Direktur Fasilitasi organisasi Politik dan Kemasyarakatan Depdagri.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007