Dhaka (ANTARA News) - Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Ny. Sheikh Hasina Wajed, akan kembali ke negaranya, Senin (7/5), pasca-pencabutan pengasingannya yang diberlaukan pihak militer, kata seorang pejabat tinggi partai negeri itu. Hasina, pemimpin partai oposisi Partai Liga Awami, akan tiba di ibukota Dhaka pada pukul 04:00 waktu setempat hari Senin, dengan menumpang pesawat Itihat Airlines dari London, kata Sekjen Partai Liga Awami, Abdul Jalil. "Para anggota komite kerja Liga Awami akan menjemputnya di bandara. Kami berharap pemerintah tidak akan menahannya," katanya, Sabtu. Hasina, pemimpin aliansi 19 partai oposisi dan menjabat sebagai perdana menteri antara 1996-2001, menghadapi tuduhan-tuduhan pembunuhan dan pemerasan. Polisi menangguhkan jaminan penahanan terhadapnya untuk investigasi lebih lanjut atas tuduhan pembunuhan itu. Tetapi mereka mengatakan, dia masih akan ditahan dalam kasus pemerasan yang diajukan oleh kepala perusahaan Malaysia milik orang Bangladesh. Pada Rabu lalu, pemerintah mengatakan pihaknya mencabut larangan-larangan tentang kepulangannya, mencabut rencana-rencana pengasingannya di tengah tekanan-tekanan nasional dan internasional. Pemerintah melarang Hasina pulang dari luar negeri pada 18 April, seraya mengatakan bahwa dia adalah ancaman keamanan nasional, dan bahwa dia kemudian ditolak untuk menumpang penerbangan British Airways, saat berusaha kembali pulang. Bangladesh kini diperintah oleh pemerintah yang didukung militer sejak Januari lalu, manakala presiden negara itu mengumumkan bahwa negara dalam keadaan darurat dan menunda pemilihan-pemilihan umum yang rencananya dilakukan pada 22 Januari. Pemerintah baru meluncurkan penumpasan koruptor di seluruh negeri, menahan lebih dari 50 orang politisi terkemuka dari dua partai besar yang dipimpin Hasina dan pesaing beratnya, Khaleda Zia. Penguasa telah berusaha menekan Zia dan Sheikh Hasina untuk diasingkan, sebagai bagian dari program penumpasan politisi korup mereka, dengan menuduh keduanya salah mengelola pemerintahan selama bertahun-tahun. Pemerintah berjanji untuk membersihkan dunia politik dan memperluas reformasi elektoral sebelum menetapkan tanggal baru bagi dilangsungkannya pemilu. Pada bulan lalu, kepala pemerintah menjanjikan pemungutan suara akan diselenggarakan sebelum akhir tahun 2008, demikian laporan AFP. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007