Menteri PPN: PINA percepat ketertinggalan infrastruktur Indonesia

Denpasar, Bali –(Antara) -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan bahwa“Skema Kerjasama Pemerintah dengan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) merupakan solusi untuk mempercepat ketertinggalan infrastruktur di Indonesia,”di acara seminar Underwriting Network 2017 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama-sama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bali (10/03).   

Dalam pengamatan Menteri Bambang, pembiayaan proyek KPBU dan PINA yang memiliki rentang waktu jangka panjang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dari instrumen-instrumen investasi jangka panjang seperti penawaran umum perdana saham (IPO), obligasi jangka panjang dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Belum tersedianya instrument investasi jangka panjang dalam jumlah yang cukup, kata Bambang, membuat investor yang mengelola dana jangka panjang memilih menempatkan ke instrumen investasi jangka pendek, meskipun penempatan tersebut mengandung risiko tidak tercapainya target return karena terjadinya miss-match. 

Dengan target pembangunan infrastruktur yang progresif dan keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrasruktur melalui skema KPBU dan PINA, maka peran underwriter akan menjadi signifikan dalam mempertemukan investee dan investor jangka panjang,” ujar Bambang.  

Acara Seminar Underwriting Network 2017 dibuka dengan sambutan Direktur BEI, Tito Sulistio dan dihadiri oleh underwriter, dan investor institusi termasuk manajemen investasi, asuransi, modal ventura, dan dana pensiun. Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, hadir sebagai pembicara adalah Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro. Sebagai bagian dari rangkaian acara, diadakan pula Networking Night  pada malam harinya dengan menghadirkan empat host yaitu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, Kepala Bagian Lotas Divisi Hubungan Internasional Kombes Polisi, Akhmad Jamal Yulianto, dan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani.