"Sesuai surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo, terhitung sejak 3 April 2017 seluruh PNS diwajibkan shalat Dzuhur berjamaah di Masjid Jami Al Abror yang berlokasi di sekitar Alun-alun," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Situbondo Akhmad Yulianto di Situbondo, Selasa.
Menurutnya, tujuan shalat dzuhur berjamaah sangat mulia, selain untuk mengajak pegawai negeri sipil berperilaku disiplin sebagaimana rekomendasi tim manajemen perubahan juga bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
Kendati shalat dzuhur berjamaah menjadi keharusan bagi PNS setiap hari Senin hingga Kamis, katanya, tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit, karena PNS rumah sakit yang harus shalat dzuhur berjamaah yakni yang bertugas di bagian tata usaha dan tidak berhubungan langsung melayani pasien.
"Supaya PNS disiplin melaksanakan shalat dzuhur berjamaah kami telah menyiapkan mesin absensi (finger print) dan absensi dilakukan seusai PNS melaksanakan shalat berjamaah. Bagi yang tidak datang nantinya akan diberi peringatan. Apabila tetap tidak mengindahkan pastinya diberi sanksi indispliner," ucapnya.
Baca juga: (Anggota DPR: pemerintah benahi pola pengangkatan PNS)
Ia mengemukakan, Bupati dan Wakil Bupati Situbondo serius melakukan reformasi birokrasi dan salah satunya lewat kegiatan shalat dzuhur berjamaah. Diharapkan nantinya akan memudahkan koordinasi antara kepala SKPD saat bertemu di Masjid.
Keharusan shalat Dzuhur berjamaah berlaku bagi seluruh PNS, lanjut dia, bagi mereka yang bertugas di Kecamatan maupun di UPTD dapat melaksanakan salat dzuhur berjamaah di Masjid Jami masing-masing.
"Sedangkan PNS di lingkungan Pemkab Kecamatan Panji dan Kecamatan Kota tempat melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Al Abror," paparnya.
Yulianto menegaskan, bagi PNS yang tidak melaksanakan shalat dzuhur berjamaah akan diberikan sanksi mulai yang ringan hingga penundaaan kenaikan pangkat.
"Perlu diketahui ketaatan (disiplin) PNS melaksanakan shalat dzuhur berjamaah akan masuk kode etik penilaian pemberian penghargaan dan sanksi," tuturnya.
Pewarta: Novi Husdinariyanto / Zumrotun Solichah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
