Menteri Yohana: lindungi anak dari pengaruh radikalisme

Menteri Yohana: lindungi anak dari pengaruh radikalisme

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise. (ANTARA /M Agung Rajasa )

Ambon (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Yembise mengatakan sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk melindungi anak-anak dari pengaruh isu radikalisme.

"Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi semua sektor, termasuk media massa sama-sama melindungi anak-anak karena mereka adalah cermin dari masa depan bangsa," kata Menteri Yohana usai meluncurkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan meski tidak paham dengan politik, anak-anak mudah sekali terpengaruh dengan konten-konten yang berkaitan dengan isu-isu radikalisme dan saling menghasut yang disebarkan oleh orang dewasa, terutama di media sosial.

Hal tersebut kemudian menyebabkan anak-anak untuk ikut saling mencaci dan membuat status maupun komentar beragam terkait hal itu di media sosial.

"Kita lihat anak-anak cepat sekali terpengaruh dengan isu-isu radikal. Saya pikir ini adalah pengaruh "political scenario" yang menyebabkan anak-anak yang sebenarnya tidak paham politik, radikalisme dan hal-hal seperti itu jadi terlibat," ucapnya.

Terkait itu, Menteri Yohana menyarankan kepada para orang tua agar mengawasi anak-anak mereka dalam penggunaan media sosial, maupun saat "berselancar" di dunia maya.

"Menurut saya itu tergantung dari pengasuhan keluarga yang harusnya sadar bahwa anak-anak harus, dijaga tidak boleh dibiarkan, karena mereka tugasnya adalah bersekolah, bermain dan berkreatif. Pengawasan itu harusnya dilakukan oleh orang dewasa," katanya.

Dikatakannya lagi, sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, semua anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk diperhatikan tanpa diskriminasi.

Karena itu, Kementerian PP dan PA sedapat mungkin berupaya melindungi anak-anak Indonesia dari konflik dan isu radikalisme, dengan tetap memperhatikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Upaya tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan kepada orang dewasa di kawasan-kawasan yang dianggap berpotensi terhadap penyebaran kebencian antar masyarakat melalui isu radikalisme.

"Kami mendekati daerah-daerah yang kami petakan harus didampingi untuk mengubah "mind set" orang-orang dewasa agar tidak sampai mengganggu anak-anak. Kami mengharapkan antar kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar bersama-sama dengan kementerian terkait lainnya juga melihat hal ini," katanya.

Pewarta: Shariva Alaidrus
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Kementerian PPPA tetapkan Pulau Maitara sebagai pulau bebas pornografi anak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar