Jakarta (ANTARA News) - Tim Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di Institut Pemerintahan Daerah Negeri (IPDN), merekomendasikan tiga opsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan perombakan sistem pendidikan di lembaga pendidikan itu. Usai menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Ketua Tim Evaluasi Penyelenggaraan IPDN, Riyas Rasyid menegaskan, apa pun opsi yang akan dipilih presiden akan ada "new set up" tehadap IPDN. Ketiga opsi itu adalah, pertama meneruskan lembaga pendidikan di Jatinangor itu dengan sistem berbeda, dimana rekruitmen praja ditataulang, bukan lagi sekolah kedinasan serta kurikulum dan namanya diubah. Kedua, pembangunan Akademi Pendidikan Dalam Negeri (APDN) regional di lima propinsi untuk mengakomodasi 33 propinsi, yakni di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan satu di wilayah Timur (Maluku, Papua atau Nusa Tenggara Timur). Ketiga, pendidikan kedinasan murni sesuai UU Sisdiknas yang hanya menerima lulusan Strata Satu (S1) yang merupakan pendidikan keahlian pemerintahan tanpa gelar yang diselenggarakan di IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) Cilandak, Jakarta. "Ketiga opsi merupakan jalan tengah dari tarik menarik yang ekstrem antara mempertahanakan atau membubarkan IPDN," kata Riyas. Ia menambahkan, tim menilai opsi satu dan tiga perlu waktu persiapan dua tahun. Sedangkan untuk opsi kedua diperlukan waktu lima tahun. Tentang penutupan kampus di Jatinangor, jika opsi ketiga yang dipilih, Riyas mengatakan, hal itu tergantung jumlah mahasiswa yang akan diterima. "Kalau seribu orang tentu tidak mungkin ditampung di IIP Cilandak," ujarnya. Riyas mengatakan, yang dimaksud dengan mempertahankan IPDN itu adalah mempertahanan adanya sekolah pamong praja yang mencetak lulusan profesional di bidang pemerintahan. Ia juga menegaskan, apa pun opsi yang dipilih presiden dijamin tidak ada kekerasan, kualitas pendidikan jadi lebih baik, suasana kehidupan kampus akan lebih harmonis, serta lulusan yang handal. Riyas mengatakan, pada intinya ada tiga persoalan besar di IPDN yakni faktor kepemimpinan, manajemen kelembagaan, dan pendidikan. Presiden akan memutuskan opsi untuk IPDN dalam satu dua minggu ke depan. Sebelumnya, Presiden akan melakukan rapat kabinet terbatas yang dihadiri para gubernur dan Tim Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN, untuk mencari masukan terkait tiga opsi itu.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007