Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sofyan Djalil, mengatakan bahwa perusahaan BUMN banyak menanggung beban masa lalu yang membuat aksi korporasi menjadi tidak lincah, sehingga harus direstrukturisasi. "Banyak beban masa lalu yang dibebankan pada BUMN, sehingga beban BUMN menjadi tidak wajar," kata Sofyan di Jakarta, Senin, dalam seminar "Indonesia Investor Forum 2" dan "Capital Market Expo 2007". Ia mencontohkan, soal RDI (Rekening Dana Investasi) dan SLA (Standar Level Agreement) di mana pemerintah yang meminjam, tetapi dibebankan kepada BUMN. Oleh karena itu, pihaknya kini tengah berupaya untuk merestrukturisasi BUMN. Menurut dia, masalah yang dihadapi perusahaan BUMN ada di dua tempat, yaitu di intern BUMN dan Kementerian Negara BUMN. "Untuk saat ini, kita akan berupaya memperbaiki dulu masalah yang ada di Kementerian Negara BUMN," katanya. Ia berencana untuk sesegera mungkin menyelesaikan kasus atau masalah di masa lalu untuk mengurangi beban kinerja saat ini dan masa yang akan datang. Pihaknya juga akan menegaskan kembali peran dan tanggung jawab organ-organ korporasi BUMN. "BUMN itu kan bisnis, 'cost money'-nya besar sekali," katanya. Selain itu, pihaknya akan mereduksi peran birokrasi dalam proses pengambilan keputusan korporasi BUMN. Depolitisasi dalam pengelolaan BUMN juga akan dikedepankan selain juga akan dilakukan perbaikan proses seleksi manajemen puncak BUMN, demikian Sofyan Djalil. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007