"Itu kan surat dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah, berdasarkan undang-undang parpol sebelumnya. Jadi nanti kita proses saja," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Hal itu kata dia, mempertimbangkan berbagai faktor termasuk rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menyampaikan surat kepada pemerintah, termasuk kepada Menkeu dan Mendagri.
Ia menambahkan bahwa Mendagri telah menyampaikan usulan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
"Sebelumnya telah disampaikan bahwa partai politik memang mendapatkan dana berdasarkan suara sah yang diperoleh," katanya.
Meski ia mengakui bahwa setiap pengeluaran pasti membebani APBN namun karena dianggap sesuai aturan maka pihaknya akan memproses dana parpol yang naik hampir 10 kali lipat tersebut.
Kenaikan dana parpol tersebut ditetapkan dan tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017.
Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.
Maka dengan kenaikan dana parpol tersebut pemerintah berharap partai politik terus melakukan edukasi politik yang lebih baik kepada masyarakat, selain bahwa dana yang ada digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
