Delapanpuluh enam orang, termasuk para pensiunan perwira militer, politisi dan pengacara akan disidangkan dengan tuduhan menjadi bagian dari kelompok sayap kanan dalam satu proses peradilan yang menentang tabu Turki, mengajukan para pejabat militer ke pengadilan.
Para pengkritik partai berkuasa AKP menuduh pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayiip Erdogan tengah memanfaatkan kasus itu sebagai upaya balas dendam terhadap langkah kaum sekuler mengajukan partai AKP ke pengadilan yang dituduh mempraktikan aktivitas-aktivitas anti sekuler. AKP sendiri menolak tuduhan balas dendam itu.
Kantor Berita Anatolia melaporkan, operasi polisi dilancarkan di enam provinsi, termasuk Ankara dan Istanbul, setelah pengadilan Istanbul memerintahkan penahanan dan pencarian para tersangka (upaya kudeta) di rumah-rumah dan semua tempat kerja mereka.
Para pensiunan jenderal yang diciduk adalah Kemal Yavuz, Erdal Senel dan Tuncer Kilinc yang merupakan mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional. Turut ditahan Kemal Guruz, mantan kepala garda sekuler Majelis Tinggi Pendidikan yang selama ini memonitor universitas-universitas, dan seorang mantan kepala kepolisian.
Di bawah tekanan AKP yang melancarkan perburuan besar-besaran terhadap lawan-lawan politiknya, polisi ibukota Ankara mengendus rumah mantan jaksa yang dikenal berpandangan anti pemerintah.
Sabih Kanadoglu, yang menuduh pemerintah sekarang tengah mendorong Turki menuju "kediktaturan relijius", kini dihadapkan pada pengadilan yang pada 2007 telah membuat parlemen urung memilih Abdullah Gul sebagai Presiden Turki. Gul kemudian dipilih melalui referendum.
Pasar saham yang sedang menanti-nanti perkembangan berita kesepakatan IMF untuk membantu Turki mengantisipasi dampak krisis keuangan global, umumnya tidak menghiraukan penangkapan para pesokongkol kudeta itu.
Para perencana aksi kudeta yang memanfaatkan ketidakmenentuan politik dituduh berencana melakukan pembunuhan dan pemboman untuk menciptakan kekacauan yang kemudian mengundang militer Turki turun tangan.
Militer yang dalam 50 tahun terakhir bercokol dalam empat pemerintahan dan memandang dirinya sebagai pengawal tatanan sekuler Turki, membantah berhubungan dengan kelompok perencana kudeta yang dikenal dengan Kelompok Ergenekon.
Sementara polisi di Ankara dan Istanbul menolak berkomentar.
Bulan lalu para pejabat puncak Turki meminta pengadilan menyelenggarakan pengadilan atas kasus pembunuhan seorang jaksa terkenal Ankara pada 2006 dan menghubungkannya dengan pengadilan kelompok Ergenekon di mana peradilan akan berlangsung setiap hari dan diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan.
Beberapa analis menyatakan kasus Ergenekon adalah bagian dari perang terselubung di pengadilan Turki, antara AKP yang berbasis Islam politik melawan kaum sekuler. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
