Jakarta (ANTARA News) - Jepang melalui Perdana Menteri Shinzo Abe pada kunjungannya ke Indonesia Agustus mendatang akan mengajukan proposal kepada pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas. "Proposal tersebut bernama invitation to Cool Earth 50 yang berarti undangan bagi semua negara untuk menciptakan bumi yang bersih pada tahun 2050," kata Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Satoru Satoh di Jakarta, Kamis. Menurut dia, proposal tersebut adalah salah satu usaha keras Jepang untuk mencapai target seperti yang disebutkan dalam Protokol Kyoto. "Indonesia adalah salah satu negara yang turut memberi sumbangan besar dalam pemberian emisi gas ke bumi, oleh karena itu tepat kiranya jika Indonesia mendapatkan undangan itu dari Jepang," ucapnya. Ia mengatakan, bukan hanya Indonesia yang diberikan proposal tersebut, tetapi isu mengenai pemanasan global juga telah diajukan Jepang secara intens dalam pertemuan G8. "Jepang telah melalui permasalahan polusi serta krisis minyak. Saat ini Jepang telah berhasil mengurangi konsumsi minyak sebesar delapan persen walaupun GDP (Gross Domestic Product) Jepang mengalami peningkatan," ujarnya. Kunci untuk menyelesaikan masalah itu, kata dia, adalah dengan meningkatkan kualitas teknologi, mekanisme sosial serta tradisi yang harmonis dengan alam, serta keinginan kuat dari para masyarakatnya. "Dalam proposal itu diharapkan pada tahun 2050 seluruh negara dapat mengurangi setengah emisi gas buangnya, juga setiap negara dapat menggunakan teknologi inovatif yang menggunakan kadar karbon rendah," ujar dia. Jepang akan mengadakan kampanye nasional, ucapnya, untuk mencapai Protokol Kyoto tersebut. "Dalam kampanye nasional itu kami akan menciptakan motto untuk mengurangi emisi gas itu dengan kalimat "satu orang, satu hari, satu kilogram" katanya. Satoh menambahkan, dalam proposal itu, Indonesia diharapkan juga memberikan banyak masukan mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan bumi yang bebas emisi gas. "Indonesia tidak harus menerima proposal itu secara mentah-mentah, karena ada banyak hal yang harus dibicarakan dan disamakan persepsinya," ujar dia. Satoh mengatakan, ia tidak bisa menyebutkan jumlah dana yang dikeluarkan untuk mewujudkan proposal itu, khususnya untuk Indonesia. "Karena dalam program itu bukan hanya berwujud uang, tetapi juga terdapat program peningkatan kapasitas dalam hubungannya dengan isu pemanasan global," ucapnya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007