Beijing (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta perlakuan yang sama dan adil ("fairness") kepada DPR soal interpelasi karena di zaman pemerintahan Megawati, para menteri yang juga menjawab pertanyaan wakil rakyat. "Pengalaman empiris terjadi pada mantan Presiden Megawati di mana soal interpelasi itu ketentuannya dapat dijawab oleh menteri. Jadi Pak SBY pun menggunakan aturan itu. Jadi tidak ada yang salah," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Beijing, Cina, Kamis malam. Kalla mengatakan fakta bahwa DPR sekarang meminta Presiden datang, itu hak DPR. Pertanyaannya mengapa waktu Megawati dulu, DPR tidak protes. "Kenapa sekarang diprotes. Sekarang pemerintah minta 'fairness' dan meminta perlakuan yang sama," katanya. Lagi pula, menurut Kalla, masalahnya adalah masalah luar negeri, yaitu terkait dengan resolusi PBB terhadap persoalan nuklir Iran. "Kita minta pemahaman itu kepada DPR, supaya kita ada waktu untuk berfikir bagaimana mengatasi masalah bangsa yang lain seperti pengairan, pangan, dan bagaimana membuat Jakarta maju seperti Beijing," kata Kalla yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina. Wapres juga ditanya mengenai Pemda Manokwari, Papua, yang merencanakan membuat Perda yang melarang warga berpakaian Muslim di daerah itu. "Saya tidak terlalu yakin kalau ada aturan supaya tidak boleh berpakaian Muslim. Di Eropa saja tidak ada aturan seperti itu," katanya. Menurut Kalla, aturan berpakaian Muslim itu hanya untuk orang Muslim, bukan untuk non Muslim. Itu juga sebenarnya ada di Aceh dan yang di Manokwari itu bukan untuk membalas yang di Aceh. "Bukan seperti itu. Yang saya dengar sebetulnya hanya ingin menjadikan Manokwari sebagai Kota Injil karena sejarahnya," demikian Wapres Jusuf Kalla.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007