(1) DPR akhirnya memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang setelah pemungutan suara terbuka fraksi dalam rapat paripurna pada Selasa.
"Dari hasil voting terbuka, sebanyak 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju, serta sebanyak 131 anggota dari tiga fraksi menyatakan tidak setuju. Anggota yang hadir seluruhnya sebanyak 445 anggota," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang memimpin rapat paripurna lanjutan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengapresiasi persetujuan DPR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi Undang-Undang.
"Ya syukur alhamdulillah berarti ada suatu kebersamaan kita bersama-sama mempertahankan ideologi ini sebab ideologi ini kesepakatan kolektif bangsa sejak dulu," katanya di lingkungan istana kepresidenan Jakarta.
"(Pengesahan) itu baik saya kira karena pemerintah yang mengusulkan Perppu itu. Pemerintah kan sudah dari awal mempertimbangkan dengan baik, perppu itu bukan sewenang-wenang, bukan mendeskreditkan Ormas Islam tapi semata-mata mengamankan ideologi kita, Pancasila, NKRI," katanya juga.
"Jangan sampai kita menuju ke sana. Pencegahannya jangan sampai ormas-ormas yang diberikan kebebasan beraktivitas, menggunakan kebebasan itu melawan ideologi," ungkap Wiranto.
(2) Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala daerah untuk mempermudah izin investasi.
"Sudah tidak usah mikir. Detik itu juga beri izin, tinggal tanda tangan. Jangan berbelit-belit lagi untuk industri dan manufaktur. Sudah berikan. Jangan lagi ada perizinan urusannya minggu, bulan, tahun, malu kita. Masa zaman sekarang masih hitungan minggu, bulan, tahun, apalagi untuk investasi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.
"Kalau di pusat, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sekarang sudah bisa tiga jam untuk sembila izin, rampung, di daerah mestinya, mestinya satu menit, dua menit lah, jangan sampai hitungan jam begitu loh, kalau pusat hitungannya jam, daerah menit," kata Presiden.
"Beli aplikasi sistem, murah sekali, Rp25 juta dapat. Kalau tidak minta pinjem ke Jakarta, sudah ada, siap itu, ngopi saja di situ, gratis," ungkap Presiden.
(3) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, global kompetisi Indonesia meningkat dari posisi 41 pada 2015 menjadi posisi ke-36 dari 137 negara pada 2017.
"Tingkat kompetisi global Indonesia terus meningkat, memang kalau kita bandingkan dengan negara tetangga memang kita masih rendah, kita 36, Malaysia itu pada angka 22 dan Singapura lebih sedikit lagi," kata Nasir disela-sela kegiatan Bulan Mutu Nasional 2017 yang dipusatkan di Makassar.
"Dalam perkembangan era digital, dituntut membangun ekonomi digital, bagaimana membangun bisnis daring dan juga yang lainnya, sekarang sudah ada metakomunikasi yang berkembang pesat," katanya.
(4) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat untuk hidup lebih bermartabat.
"Saya menyampaikan bahwa infrastruktur bukanlah kemewahan. Infrastruktur adalah kebutuhan untuk membuat manusia dapat hidup lebih bermartabat," kata Sri Mulyani dalam seminar di Jakarta.
"Pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya untuk menutupi celah kebutuhan infrastruktur sebagai negara berkembang, tapi utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sehari-hari seperti sanitasi dan energi listrik," ujarnya.
"Infrastruktur adalah kebutuhan kita untuk menjaga NKRI, tidak hanya secara politik, tidak hanya secara hukum, namun juga secara sosial dan ekonomi," tegas Sri Mulyani.
(5) Presiden Joko Widodo mengapresiasi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai daerah yang mampu memanfaatkan dana desa dengan sangat baik.
"Karena bisa dibangun jalan 679 km, jembatan 1.975 meter, ini dikerjakan dalam tiga tahun setelah dana desa diadakan. Karena kita tahu sudah tiga tahun ini dana yang kita gelontorkan Rp127 triliun. Ini Kabupaten Tulungagung," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta.
"Ini diteruskan, Pak Bupati. Ini kalau bisa seperti ini, belum pasarnya, belum PAUD-nya, kita awasi terus, walikota mengawasi penggunaan dana desa agar bisa tepat sasaran," katanya.
"Kita akan mencari sistem yang nanti bisa kelihatan dana parkir yang nyantol terus. Ditransfer tapi diparkir terus, segera gunakan, cairkan, APBD itu biar cepat beredar di masyarakat," katanya.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan kepada para kepala daerah bahwa mereka tidak perlu takut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) asal tidak mengambil uang negara.
"Ini pada takut semua OTT, takut? Ya jangan ngambil uang. Enggak perlu takut kalau kita tidak ngapa-ngapain, tidak perlu takut," kata Presiden saat menyampaikan pengarahan kepada para gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta.
"Jadi akan keluar Perpres (peraturan presiden) nanti untuk membangun sistem. Kita akan membangun baik e-planning, e-budgeting, e-procurement. Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT-OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT," tambah Presiden.
"Saya titip hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang 'jangan' kepada KPK, saya tidak bisa. Saya bantunya hanya ini membangun sistem ini," katanya.
(6) Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.
"Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran di mana hari Rabu nanti APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya," tambah Wiranto.
"Pertimbangan yang pertama, usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian, berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor," ungkap Wiranto.
"Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang-undang," katanya.
"Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini," ungkap Wiranto.
(7) Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta dirinya tidak berangkat ke Amerika Serikat saat melapor penolakan Pemerintah AS atas rencana kunjungan ke negara itu.
"Begitu saya tidak bisa berangkat, saya lapor juga ke Presiden, Presiden mengatakan ya sudah tidak usah berangkat," kata Gatot ditemui di Istana Negara Jakarta.
"Begitu saya tidak bisa berangkat saya lapor ke Presiden, lapor ke Menkopolhukam dan Menlu, maka saya tidak boleh berkomentar apa pun juga, tanyalah ke Menlu," katanya.
"Tanpa itu saya tidak punya inisiatif apapun juga sekarang. Jadi saya tidak boleh memberikan keterangan," katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri undangan Kepala Staf Gabungan militer AS, di Washington DC, AS pada Sabtu (21/10).
"Yang penting mereka sudah minta maaf dan menyesalkan kejadian itu dan tetap mengundang Pak Panglima untuk hadir walaupun tentu kita merasa perlu untuk kali ini tidak memenuhi undangan karena sudah ada kejadian itu," kata Wapres Kalla di Jakarta.
Pewarta: A.A. Ariwibowo
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
