... diperlukan penilaian menyeluruh terhadap penerapan sanksi agar tidak terjadi dampak buruk ..."Markas PBB, New York (ANTARA News) - Pemberian sanksi oleh masyarakat internasional terhadap Korea Utara (Korut) kemungkinan bakal merugikan sektor ekonomi utama dan menghambat pemenuhan hak asasi warganya, kata pakar HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tomas Ojea Quintana.
"Menurut saya, diperlukan penilaian menyeluruh terhadap penerapan sanksi agar tidak terjadi dampak buruk, yang tidak diinginkan, terhadap hak asasi," ujar pelapor khusus tentang hak asasi manusia (HAM) PBB di Korea Utara itu dalam pernyataan kepada Komite PBB, Kamis (26/10).
Quintana, pengacara kasus HAM dari Argentina, menilai pemberian sanksi harus ditinjau kembali untuk menghindari "hukuman kolektif" terhadap warga Korut.
Pihak Pyongyang pada akhirnya harus bertanggung jawab atas perlindungan HAM warganya, namun "tindakan pelanggaran berat" masih terus terjadi, ujarnya, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.
Dewan Keamanan PBB pada bulan lalu memperkuat pemberian sanksi terhadap Pyongyang, termasuk larangan ekspor dan juga pembekuan aset serta larangan bepergian kepada beberapa pejabatnya. Sanksi itu dijatuhkan terkait uji coba nuklir keenam Korut pada 3 September.
Amerika Serikat (AS) juga memberlakukan sanksi sepihak terhadap tujuh warga Korut dan tiga kelompok atas pelanggaran HAM yang serius, termasuk penerapan kerja paksa.
Ojea Quintana juga menyoroti keadaan "menyedihkan" tahanan, termasuk meluasnya kekerasan seksual, di pusat penahanan Korut di dekat perbatasan dengan China.
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
