"Jangan sampai hal bersifat teknis merusak hubungan kedua negara," kata Viktor di Jakarta Jumat.
Namun Viktor meminta pemerintah AS mengambil pelajaran terkait pencekalan pejabat nomor satu pada institusi TNI tersebut dengan mendeteksi identitas pejabat pemerintah Indonesia yang akan berkunjung ke AS.
Viktor menjelaskan persoalan "boarding" merupakan masalah administirasi bersifat teknis sehingga tidak perlu menggoyang hubungan harmonis dan kepentingan strategis RI-AS.
"Ke depan kita berharap AS akan lebih longgar jika kunjungan kerja melibatkan pejabat penting dan terkait dengan kepentingan strategis kedua negara," tegas Viktor.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR itu menambahkan persoalan itu tidak menghambat rencana pembicaraan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo perihal kerjasama dengan militer AS.
Saat ini, Kementerian Luar Negeri telah melayangkan nota diplomatik kepada Duta Besar Indonesia untuk AS Nomor : 213/KD/X17 tertanggal 24 Oktober 2017.
Nota diplomatik itu terkait Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo gagal boarding di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten saat akan berangkat memenuhi undangan Menhan AS pada Sabtu (21/10).
Kemenlu AS menyatakan persoalan Gatot Nurmantyo gagal terbang merupakan kesalahan teknis administrasi protokol keamanan AS.
Pemerintah AS telah mengoreksi dan menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Indonesia, serta mempersilahkan Gatot berkunjung ke AS.
Namun peristiwa itu membuat Presiden Joko Widodo memerintahkan Gatot membatalkan keberangkatan ke AS.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
