... proses di DPR yang cukup lama, menyegerakan pergantian panglima TNI juga akan mempercepat penuntasan agenda reformasi TNI...Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, masih akan pensiun empat bulan lagi, namun wacana kriteria calon penggantinya sudah digaungkan; bukan oleh internal TNI melainkan oleh kalangan sipil.
Kali ini, Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan, TNI merupakan salah satu simbol pertahanan negara sehingga TNI memerlukan pengganti Nurmantyo yang mampu menjaga soliditas TNI.
"Performa TNI menjadi representasi wajah kekuatan suatu negara," kata Hendardi, di Jakarta, Senin.
"Performa TNI menjadi representasi wajah kekuatan suatu negara," kata Hendardi, di Jakarta, Senin.
Hal lain yang patut ditilik adalah 2018 menjadi tahun politik nasional, saat Pilkada serentak 2018 digelar. Apalagi pada 2019, saat Pemilu nasional digelar yang berarti rakyat Indonesia maju ke kotak suara menentukan suksesi kepemimpinan nasional selanjutnya.
Menurut Hendardi, masih ada persoalan yang masih melilit TNI, baik soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas pemakaian anggaran, dan ketundukan pada supremasi sipil adalah tantangan yang harus dijawab sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999.
Ia menilai, kepemimpinan di tubuh TNI dan kebersediaan tunduk pada supremasi sipil adalah kunci utama dalam mengatasi persoalan itu. Pada sisi lain, kesatupaduan sipil dalam menentukan arah pembangunan nasional terlepas dari kepentingan kelompok dan golongan juga diperlukan.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus menjadikan episode pergantian Nurmantyo ini sebagai momentum penataan secara utuh organisasi dan kepemimpinan TNI.
Menurut Hendardi, masih ada persoalan yang masih melilit TNI, baik soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas pemakaian anggaran, dan ketundukan pada supremasi sipil adalah tantangan yang harus dijawab sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999.
Ia menilai, kepemimpinan di tubuh TNI dan kebersediaan tunduk pada supremasi sipil adalah kunci utama dalam mengatasi persoalan itu. Pada sisi lain, kesatupaduan sipil dalam menentukan arah pembangunan nasional terlepas dari kepentingan kelompok dan golongan juga diperlukan.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus menjadikan episode pergantian Nurmantyo ini sebagai momentum penataan secara utuh organisasi dan kepemimpinan TNI.
Nurmantyo menggantikan Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, yang kini aktif mengurusi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan sempat memberi kata sambutan sebagai wakil keluarga Jokowi pada pernikahan putrinya, Kahiyang, di Solo, beberapa waktu lalu.
"Presiden Jokowi harus memastikan calon pengganti Gatot Nurmantyo adalah sosok yang peduli dengan persoalan yang masih melilit TNI. Kepemimpinan baru haruslah sosok yang terbuka, reformis, dan satu-padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Jokowi," ujarnya.
Gagasan dan program kemaritiman Jokowi, lanjut Hendardi, juga bisa jadi pertimbangan kebutuhan mencari sosok panglima TNI yang mendukung penguatan pembangunan kemaritiman.
"Sekaligus membangun tradisi bergilir dalam memimpin TNI yang terdiri dari tiga angkatan," katanya.
Melihat jejak langkah Gatot Nurmantyo, Jokowi tidak terikat untuk mengganti Nurmantyo sesegera mungkin. Nurmantyo akan pensiun pada Maret 2018. Secara bersayap, Hendardi menyatakan, sebagai pemegang hak prerogratif, Jokowi bisa segera mengusulkan nama-nama pengganti Nurmantyo.
"Selain proses di DPR yang cukup lama, menyegerakan pergantian panglima TNI juga akan mempercepat penuntasan agenda reformasi TNI, yang selama kepemimpinan Gatot justru stagnan dan bahkan mengalami kemunduran karena hasrat politik sang panglima yang mengemuka sebelum waktunya," kata Hendardi.
Sebagai representasi wajah kekuatan pertahanan, tambah dia, Jokowi tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Nurmantyo yang politis dan seringkali dia nilai offside dari kehendak presiden.
"Presiden Jokowi harus memastikan calon pengganti Gatot Nurmantyo adalah sosok yang peduli dengan persoalan yang masih melilit TNI. Kepemimpinan baru haruslah sosok yang terbuka, reformis, dan satu-padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Jokowi," ujarnya.
Gagasan dan program kemaritiman Jokowi, lanjut Hendardi, juga bisa jadi pertimbangan kebutuhan mencari sosok panglima TNI yang mendukung penguatan pembangunan kemaritiman.
"Sekaligus membangun tradisi bergilir dalam memimpin TNI yang terdiri dari tiga angkatan," katanya.
Melihat jejak langkah Gatot Nurmantyo, Jokowi tidak terikat untuk mengganti Nurmantyo sesegera mungkin. Nurmantyo akan pensiun pada Maret 2018. Secara bersayap, Hendardi menyatakan, sebagai pemegang hak prerogratif, Jokowi bisa segera mengusulkan nama-nama pengganti Nurmantyo.
"Selain proses di DPR yang cukup lama, menyegerakan pergantian panglima TNI juga akan mempercepat penuntasan agenda reformasi TNI, yang selama kepemimpinan Gatot justru stagnan dan bahkan mengalami kemunduran karena hasrat politik sang panglima yang mengemuka sebelum waktunya," kata Hendardi.
Sebagai representasi wajah kekuatan pertahanan, tambah dia, Jokowi tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Nurmantyo yang politis dan seringkali dia nilai offside dari kehendak presiden.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
