"Hingga saat ini, Indonesia terus berkoordinasi dengan Majelis Umum PBB untuk melakukan pembahasan isu Palestina sehingga menjadi perhatian dunia. Selanjutnya, harapannya adalah Palestina bisa meraih kemerdekaannya," ujar Direktur Timur Tengah Kemlu Sunarko dalam diskusi di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat.
Indonesia mengharapkan Majelis Umum PBB memberikan tekanan politik kepada Israel yang tidak memedulikan solusi dua negara yang disepakati dalam resolusi sebelumnya.
Dalam pergaulan internasional, kata Sunarko, Indonesia pun terus mengupayakan agar Palestina diakui dalam berbagai organisasi internasional serta mendorong negara yang belum mengakui kedaulatan Palestina untuk mengakui.
Ia mencontohkan dalam Gerakan Non-Blok, Indonesia masih memiliki pengaruh yang besar dan memanfaatkannya dengan mendesak anggota memberikan pengakuan kepada Palestina.
Yang terbaru, Indonesia mengusulkan enam poin penting usulan sikap negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Enam poin usulan tersebut adalah OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral karena solusi dua negara adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina dan semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat (AS) memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.
Selanjutnya, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melakukannya dan bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI.
Dua poin terakhir adalah anggota OKI harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, kapasitas dan kerja sama ekonomi dengan Palestina dan OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.
Sunarko berpendapat, dari semua poin itu, yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan dan mengimplementasikan agar searah dengan yang diharapkan.
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
