"Saya rasa ini forum paling lengkap, hampir semua hadir supaya mendapatkan penguatan komitmen agar kita terus berbenah apalagi tahun depan kita dapat tambahan anggaran yang sangat signifikan maka kepercayaan masyarakat menjadi sangat penting," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan saat membuka Workshop Gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Sosial dengan tema "transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui gerakan sapu bersih pungutan liar".
Pada kegiatan yang dihadiri Irjen, para Eselon I dan II Kemensos tersebut hadir perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, BPKP, Ombudsman Republik Indonesia, Bappenas.
Dia mengatakan, anggaran Kementerian Sosial pada 2018 mencapai Rp43,9 triliun, naik signifikan dari 2017 yang hanya Rp17,32 triliun. Anggaran tersebut paling besar dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos).
"Anggaran terbesar terkonsentrasi di bansos. Maka kita bangun komitmen di akhir tahun menghadapi 2018 untuk memperkuat komitmen kita agar program yang dijalankan tetap transparan," katanya.
Karena itu, menurut Khofifah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)?sangat penting dan harus kuat ditegakkan oleh Eselon I.
Di samping itu, menurut dia juga harus ada Wakil Pengguna Anggaran (PA) para Eselon I supaya bisa menegakkan SPIP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang biasanya ada di Eselon II.
Contoh yang dianggap berhasil pada transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik dan mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada unit Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) Kemensos.
"Kita merupakan satu dari tiga kementerian yang mendapatkan penghargaan dari KPK, artinya ini menjadi bagian dari akuntabilitas Kemensos," kata Khofifah.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
