"Risiko politik yang terdapat dalam Pilkada serentak di 171 titik yaitu Provinsi, Kabupaten dan Kota, akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan Pemerintah harus bisa menjamin pelaksanaan Pilkada tersebut berjalan dengan lancar dan tertib, kalau tidak maka bisa dipastikan para investor akan menahan diri untuk berinvestasi pada tahun 2018, hingga kondisi politik benar-benar stabil.
Kondisi tersebut menurut dia akan berdampak terhadap arus investasi yang akan tertahan, sehingga akan menyebabkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen akan sulit untuk tercapai.
"Dengan seluruh catatan evaluasi di atas, Fraksi PKS berharap di sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun akan ada perbaikan signifikan. Pemerintah harus bekerja keras untuk itu," ujarnya.
Jazuli mengatakan evaluasi yang dilakukan FPKS adalah bagian dari kewajiban parlemen secara konstitusional untuk melakukan kontrol dan perbaikan kinerja Pemerintah.
Dia menjelaskan evaluasi itu bagian dari kewajiban parlemen yang fundamental diamanahkan dalam konstitusi, hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan kinerja pemerintah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
"Evaluasi bukan dimaksudkan untuk mecari-cari kesalahan apalagi untuk menjatuhkan. Sejumlah catatan evaluasi terentang mulai dari kinerja ekonomi, kinerja penegakan hukum, penjagaan demokrasi dan kondisi sosial politik dan keamanan," katanya.
Menurut Jazuli, Fraksi PKS ingin bangsa dan negara ini makin maju dan rakyatnya makin sejahtera, penegakan supremasi hukum makin berkeadilan, hukum tegak dan tidak menjadi alat kekuasaan.
Selain itu dia mengatakan agar pembangunan politik demokrasi makin kondusif dan maju, agar tidak ada lagi di negeri ini kecenderungan otoriterianisme yang merusak sendi-sendi demokrasi yang kita bangun sejak dimualinya era reformasi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
