"Kita masih sesuai dengan target yaitu melakukan empat hal, yakni mengenai divestasi, pembangunan smelter, kepastian dari investasi dan penerimaan negara perpajakan, dan perpanjangan operasi," papar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa mengenai perpanjangan operasi, nantinya akan dikaitkan dengan izin usaha pertambangan, nantinya akan mencakup dan memasukkan seluruh pokok-pokok kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Freeport Indonesia.
Untuk pembangunan smelter, lanjut dia, pemerintah akan memastikan jangka waktunya. Sementara mengenai hal investasi dan penerimaan negara, pemerintah akan menekankan bagaimana meningkatkan pembayaran royalti pajak daerah dan pusat.
"Kemudian mengenai divestasi, kita juga melakukan detail dan langkah-langkah sampai kepada tahun dan kapan melakukan eksekusinya," katanya.
Terkait divestasi, Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan bahwa pihaknya berharap PT Freeport Indonesia melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offeting/IPO) di Bursa Efek Indonesia.
"Kasih kesempatan masyarakat miliki saham mereka," katanya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sempat melakukan pembicaraan dengan pihak Freeport Indonesia untuk melepas sebagian sahamnya ke publik melalui mekanisme IPO.
"Secara prinsip, Freeport mau," ucapnya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
