"Mereka membangun untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo supaya daya listrik ke depan semakin maksimal dalam menunjang perekonomian rakyat," katanya kepada wartawan di Meulaboh, Rabu.
Hal itu disampaikan, terkait adanya surat keberatan Bupati Aceh Barat, H Ramli, MS yang disampaikan ke Gubernur Aceh terhadap hasil studi Amdal titik koordinat lokasi pembangunan PLTU 3-4 Meulaboh, di Aceh Barat, bukan di Kabupaten Nagan Raya.
Surat keberatan Bupati Aceh Barat Nomor: 050/334/I/2018 terhadap tapal batas dan penamaan PLTU Meulaboh, sudah disampaikannya kepada Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, di Jakarta.
Kata Neta Firdaus, hasil komunikasinya dengan pihak investor, tidak ada yang mempermasalahkan lokasi investasi tersebut akan dibangun infrastruktur, terlebih lagi belum ada penandatanganan izin lokasi oleh salah satu bupati di dua kabupaten tersebut.
"Perlu digaris bawahi, apapun keputusannya dan siapapun yang akan menandatangani izin tersebut tidak ada bupati yang mempersulit dan tidak menyamakan investor PLTU dengan investor tambang atau kebun," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, PT PP Persero dengan PT Sumberdaya Swatama di Jakarta, telah melakukan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA), proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Meulaboh berkapasitas 2 x 200 Megawatt.
Katanya, proyek tersebut dibangun dengan skema Build Own Operate Transfer (BOOT) tanpa penjaminan dari pemerintah Republik Indonesia, PLTU 3-4 murni dibangun dari anggaran swasta, setelah 25 tahun dikelola barulah diambil alih oleh pemerintah RI.
PLTU 3-4 Meulaboh atau Nagan Raya, akan mensuplai energi listrik ke sistem Sumatera sekitar 2.803 Gigawatthour (GWh) setiap tahun selama masa kontrak 25 tahun, proyek itu diperkirakan menelan biaya investasi 600 juta Dolar Amerika Serikat.
"Dalam pengoperasian PLTU 3-4 Meulaboh akan menghemat biaya Rp2 Triliun per tahun. Pekerjaan pembangunan PLTU akan memakan waktu 39 bulan. Adapun Commercial Operation Date (COD) dijadwalkan pada pertengahan 2020," imbuhnya.
Neta Firdaus melanjutkan, era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan yang bersifat investasi diprioritaskan dibangun swasta untuk memperkecil penggunaan APBN, berbeda dengan era pembangunan PLTU 1-2 bersumber APBN.
Listrik yang dihasilkan PLTU Meulaboh nantinya, akan disalurkan ke sistem kelistrikan Sumatera melalui jaringan transmisi 275 KiloVolt (KV) ke gardu induk PLN di Kabupaten Nagan Raya, namun untuk penyebutan nama tetap digunakan PLTU Meulaboh.
Pewarta: Anwar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
