Dirut PDTS KBS Khoirul Anwar, di Surabaya, Rabu, mengatakan pihaknya kesulitan untuk mengatasi masalah overpopulasi di KBS dengan cara pertukaran satwa.
"Salah satu sebabnya adalah karena tidak ada rekomendasi yang turun dari pemerintah pusat," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah berupaya dengan cara mengajukan perizinan ke Presiden RI untuk pertukaran satwa komodo. "Ini yang belum keluar, lalu bagaimana kami bisa mengeluarkan satwa ini dari KBS," katanya.
Begitu juga untuk mengatasi satwa single seperti jerapah, capucin, dan zebra, Khoirul khawatir jika mereka tidak segera dikawinkan maka akan segera lewat masa subur.
"Kami juga sudah ajukan untuk breeding loan (peminjaman pengembangbiakan satwa), tapi juga masih ada kendala," katanya.
Ia mengatakan untuk mengatasi kelebihan populasi pihaknya hanya melakukan perluasan kandang, seperti kandang Pelikan yang semula banyak terdapat sekat, diposisikan lebih luas sehingga satwa lebih leluasa.
Begitu juga pengayaan sejumlah kandang satwa seperti harimau, beruang dan lainnya juga dilakukan penataan dan pengayaan.
"Selain itu, kami juga tengah mengurus pratinjau akreditasi. Kalau akreditasi sudah bisa dikantongi, maka breeding loan, hibah, kerja sama dengan lembaga konservasi lain juga bisa dilakukan," katanya.
Khoirul mentargetkan akreditasi KBS meningkatkan menjadi A sehingga memiliki wewenang menjalin kerja sama dengan Lembaga Konservasi lain.
Terkait itu, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah berkas untuk pratinjau akreditasi seperti rencana jangka pendek lima tahun sampai 30 tahun KBS ke depan.
"Selain itu juga masalah infrastruktur seperti laboratorium, nursery yang perlu revitalisasi," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2018
