counter

Turki pekerjakan kembali 1.823 PNS

Turki pekerjakan kembali 1.823 PNS

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (REUTERS/Kacper Pempel)

Ankara (ANTARA News) - Pemerintah Turki pada Jumat (12/1) mempekerjakan kembali 1.823 pegawai negeri sipil (PNS) yang dipecat setelah kudeta yang gagal pada 2016, karena mereka tidak memiliki hubungan dengan jaringan seorang tokoh oposisi Fethulah Gulen, yang dituduh mendalangi kudeta, demikian laporan kantor berita Anadolu.

Jaksa negara itu pada tahun lalu menyatakan mereka akan meninjau kasus-kasus hukum terhadap lebih dari 11.000 orang yang dituduh menggunakan aplikasi berbagi pesan ByLock, menemukan bahwa beberapa tersangka telah menggunakannya secara tidak sengaja setelah terhubung dengan aplikasi lain.

Pemeringah Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan melarang ByLock pascaupaya kudeta, dan menyatakan bahwa pengikut ulama Fethullah Gulen, yang berbasis di Amerika Serikat (AS), menggunakannya untuk berkomunikasi pada malam 15 Juli 2016, ketika tentara yang membangkang mengomando tank dan pesawat tempur untuk menyerang parlemen sehingga menewaskan lebih dari 240 orang .

Gulen membantah tuduhan tersebut dan mengecam kudeta tersebut. Dalam sebuah dekrit di Official Gazette, Pemerintah Turki mengkonfirmasikan bahwa pihaknya telah mempekerjakan kembali 1.823 orang ke tugas negara, walaupun tidak memberikan alasan mengapa mereka telah dipecat atau dipekerjakan kembali.

Anadolu melaporkan pula keputusan tersebut dibuat setelah pihak berwenang menemukan "tidak ada keanggotaan, kontak atau tautan" ke jaringan Gulen.

Sejak usaha kudeta tersebut, lebih dari 50.000 orang, termasuk pegawai negeri dan petugas keamanan, dipenjara untuk menanti pengadilan, kemudian sekitar 150.000 orang ditangguhkan atau diberhentikan dari pekerjaan mereka.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) dan sekutu Barat Turki, menurut kantor berita Reuters, menilai Presiden Tayyip Erdogan menggunakan "pembersihan" tersebut sebagai dalih untuk memberangus perbedaan pendapat, namun Pemerintah Turki mengatakan tindakan tersebut diperlukan karena ancaman keamanan yang dihadapinya.

Tahun lalu pihak berwenang Turki mulai membebaskan beberapa tersangka di seluruh negeri, dan jaksa wilayah Ankara telah mengatakan bahwa dia akan meminta pembebasan 1.000 tersangka.

Secara terpisah, 214 petugas negara lainnya dan 48 personel militer diberhentikan dari jabatan mereka dan dua media ditutup dengan dekrit yang sama.

Pekan lalu, Jaksa Turki mengeluarkan perintah penangkapan untuk 70 orang, termasuk 58 tentara, dalam penyelidikan menyasar pendukung Gulen.

Gerakan tersebut dipusatkan di Provinsi Konya, Turki tengah, dibarengi dengan upaya polisi melakukan serangan serentak di 27 provinsi lain, catat kantor berita Anadolu.

Dua belas dari 70 tersangka sebelumnya dikeluarkan dari angkatan bersenjata Turki.

Namun, pada akhir tahun 2017, Pihak berwenang Turki mulai membebaskan beberapa terduga, yang ditangkap karena terlibat dalam usaha percobaan kudeta.

Media penyiaran swasta NTV mengatakan bahwa 161 terduga di Istanbul, 27 di ibu kota Ankara, dan 14 di Provinsi Diyarbakir telah dibebaskan. Perkara 36 terduga lainnya di Provinsi Yalova sedang dikaji ulang.

Dalam daftar nama terduga yang akan dibebaskan termasuk pendiri Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), anggota parlemen dan pelatih tim sepak bola.

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar