Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menyatakan bahwa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memberikan komitmen serius terhadap daya upaya mengatasi masalah kemiskinan. "Bentuk keseriusan itu adalah dalam alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada kementerian dan lembaga (KL) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2007 sebesar Rp25,41 triliun atau 11,05 persen dari total pagu indikatif KL," demikian sambutan Hatta Rajasa yang dibacakan oleh Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan Soemarwoto dalam diskusi yang diselenggarakan di Hotel Bumikarsa, Jakarta, Selasa. Dalam dialog terbatas "Membedah Permasalahan Kemiskinan Indonesia Dan Strategi Penanggulannya" yang dilaksanakan oleh Center for Information and Development Studies (CIDES) itu, Hatta memaparkan bahwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,41 triliun tersebut, Pemerintah bertekad untuk mengurangi penduduk miskin sampai menjadi 14,4 persen pada akhir 2007. Sementara dalam kaitannya dengan lapangan kerja, pada tahun 2007 Pemerintah bertekad untuk menekan angka pengangguran terbuka menjadi 10,4 persen dari angkatan kerja, meningkatkan investasi pembentukan modal tetap bruto 11,5 persen dan pertumbuhan industri nonmigas sebesar 8,1 persen serta meningkatkan penerimaan devisa negara dari pariwisata sebesar 15 persen. "Pemerintah juga telah menyiapkan sebanyak 3,5 juta lapangan kerja baru dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKN) dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun kedepan," demikian Hatta. Selain itu, Bank Indonesia juga akan menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar Rp87,2 triliun dimana sebanyak Rp10,96 triliun diantaranya digunakan untuk kredit investasi. Penanggulangan kemiskinan juga dilakukan Pemerintah dengan membentuk kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2005 yang bertugas untuk melakukan langkah-langkah konkrit mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hatta juga memberikan penekanan terhadap mekanisme komunikasi interaktif dua arah antara Pemerintah dan kalangan miskin yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik sehingga upaya mengatasi kemiskinan dapat menjadi lebih efektif. "Rekomendasi (komunikasi) ini cukup penting karena kurang efektifnya sejumlah solusi masalah kemiskinan di masa lalu adalah sehubungan belum berfungsinya dengan efektif sebuah mekanisme komunikasi interaktif," demikian Hatta. Sementara itu, Ketua Dewan Direktur CIDES Umar Juoro menyatakan pesimis bahwa tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga mencapai target 2009 yaitu sebesar 8,2 persen. "Tingkat kemiskinan pasca krisis ekonomi sebenarnya sudah kembali ke tingkat pre krisis, namun dengan tingginya inflasi terutama karena tingginya harga beras, tingkat kemiskinan tahun 2006 meningkat lagi menjadi 17,8 persen," kata Umar. Tingkat kemiskinan Indonesia sebelum krisis adalah 17,6 persen dan melonjak hingga 23,4 persen pada 1999 dan menurun hingga 16 persen pada 2005. (*)

Copyright © ANTARA 2007