Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar Uni Eropa (Dubes UE) untuk Indonesia, Jean Breteche, menganggap Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tengah disiapkan Pemerintah Indonesia malah akan merugikan Indonesia sendiri karena akan membatasi investor asing yang bisa masuk. "Jika terlalu diproteksi, Indonesia akan menjadi negara tertutup. Anda tidak akan memperoleh keuntungan dari investor dan teknologi asing," kata Breteche di sela-sela seminar tentang kemitraan swasta dan pemerintah (PPP/Public Private Partnership) di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan, Indonesia harus berhati-hati dalam membatasi kerjasama antara perusahaan asing dengan pemerintah. Breteche mengaku pihaknya belum tahu mengenai sektor yang menurut mereka jangan ditutup. "Kita lihat dulu bagaimana peraturannya," lanjutnya. Ditanya tentang kemungkinan pembentukan kesepakatan perdagangan bebas (FTA/Free Trade Agreement) dengan Indonesia, dia mengatakan Uni Eropa memang akan mengajukan proposal terkait hal tersebut tidak hanya dengan Indonesia, namun dengan Negara ASEAN lainnya. "Kita akan memulai negosiasi tapi prosesnya panjang karena butuh banyak diskusi untuk melakukan adaptasi," katanya. Menurut dia, situasi di masing-masing negara perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berbeda, sehingga pihaknya ingin mengajukan proposal kepada setiap anggota ASEAN. "Negara di ASEAN ini berbeda-beda dibanding Eropa. Eropa memiliki tingkat yang sama, tapi di ASEAN antara Laos dan Brunei, Myanmar dan Filipina, Singapura dan Indonesia sangat berbeda, jadi tidak mudah untuk negosiasi," ujarnya. Mengenai kelanjutan pembicaraan perdagangan forum Organisasi Perdagangan Bebas Dunia (WTO), Breteche menjelaskan, UE tidak keberatan untuk menurunkan subsidi ekspor bagi produk pertanian dan subsidi dalam negeri agar produk ekspor dari negara berkembang bisa masuk. "Tapi, ini harus dilakukan secara bersamaan karena Uni Eropa tidak sendirian di pasar," kata Breteche. Ia menambahkan, kalau UE menurunkan subsidi tetapi negara- negara besar yang lain tidak ikut serta, itu akan menyebabkan terjadinya distorsi di pasar. "Kita kan juga punya petani untuk didukung dan diproteksi," katanya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007