Washington (ANTARA News) - Penutupan operasi pemerintah Amerika Serikat akan memasuki hari ketiga Senin ini setelah Senat gagal lagi mencapai kesepakatan, Minggu malam waktu setempat, dalam merevisi anggaran belanja federal, setelah Demokrat menuntut kaum muda dalam program "Dreamers" dilindungi dari deportasi.

Senat akan menggelar pemungutan suara pukul 12 siang Senin waktu setempat atau Selasa pukul 00.00 WIB nanti, mengenai syarat untuk penyediaan pendanaan sementara pemerintah sampai 8 Februari, pengakhiran penutupan operasi pemerintah dan membuat ratusan ribu PNS di kantor pemerintah federal kembali bekerja.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell menawarkan jalan tengah kepada Demokrat dengan meminta Senat membawa legislasi imigrasi ke forum dengar pendapat Februari mendatang sekiranya masalah ini tetap tak bisa dijembatani.

Tuntutan Demokrat bertumpu pada nasib kaum muda yang disebut Dreamers yang dibawa ke AS secara ilegal oleh orang tuanya sewaktu masih anak-anak.

Program warisan Barack Obama yang berasal dari Demokrat dan bernama resmi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) itu berisi perluasan perlindungan hukum 70.000 "Dreamers" dari deportasi.

"Menjadi niat saya untuk meneruskan legislasi yang akan membahas DACA, keamanan perbatasan dan masalah-masalah terkait," kata McConnell. "Adalah juga niat saya untuk memajukan legislasi penambahan belanja pertahanan, bantuan bencana dan masalah-masalah penting lainnya."

Baca juga: Pemerintah AS tutup, apa sih maksudnya dan apa penyebabnya?


Tak diketahui pasti apakah jaminan McConnell ini sudah cukup meyakinkan kubu Demokrat untuk menyetujui RUU anggaran belanja sementara.

Pendanaan untuk kantor-kantor federal sudah habis Jumat tengah malam pekan lalu akibat silang pendapat antara Presiden Donald Trump, kubu Republik dan Demokrat menyangkut DACA serta masalah-masalah imigrasi lainnya.

Kubu Demokrat menginginkan Trump yang tahun lalu memerintahkan penghentian DACA  menepati kesepakatan sebelumnya untuk melindungi "Dreamers".

Pekan lalu Demokrat menolak mendukung perluasaan pendanaan jangka pendek pemerintah, demikian Reuters.

Baca juga: Republik dan Demokrat tak akur, pemerintah AS tutup tak tahu sampai kapan





Pewarta: -
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2018