Pasalnya, menurut Koordinator Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK) Jombang, Aan Anshori, peristiwa OTT KPK terhadap Bupati Jombang menambah buruk catatan birokrasi kabupaten tersebut sejak reformasi digulirkan, setelah sebelumnya mantan Sekretaris Daerah Jombang Ita Triwibawati terseret OTT KPK terhadap suaminya yang juga Bupati Nganjuk, Taufiqurahman, meski belum berstatur tersangka.
"Melalui peristiwa ini, kami sangat mengapresiasi kinerja KPK yang telah secara meyakinkan mampu menjawab keresahan publik terkait aroma busuk dalam roda pemerintahan kabupaten," katanya di Jombang, Sabtu (3/2) malam.
Ia menduga, ada banyak kecurangan yang terjadi di Pemkab Jombang. Isu yang mencuat terkait kecurangan itu misalnya gratifikasi terkait jual beli jabatan, baik di level SKPD maupun posisi kepala sekolah.
"Menurut catatan kami, telah terjadi sekitar 7-8 kali mutasi yang beraroma tidak sedap," katanya.
Ia menegaskan, secara kelembagaan, sejak empat tahun lalu, telah mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Jombang agar transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya. Namun, nyatanya belum dijalankan dengan baik, hingga ada penangkapakan KPK tersebut.
Ia juga belum mengetahui dengan pasti terkait dengan apa OTT yang telah dilakukan oleh KPK tersebut. Namun, pihaknya menduga hal itu berkaitan dengan gratifikasi jabatan dan pengondisian proyek APBD dan APBN. Pihaknya mendorong KPK agar tidak cukup puas dengan kinerja yang telah dilakukan tersebut, sebab dimungkinkan masih ada beberapa elit politik yang terlibat lainnya. Untuk itu, ia mendesak agar pemeriksaan dilakukan dengan lebih mendetail.
"Melalui peristiwa ini, kami sangat mengapresiasi kinerja KPK yang telah secara meyakinkan mampu menjawab keresahan publik terkait aroma busuk dalam roda pemerintahan kabupaten," katanya di Jombang, Sabtu (3/2) malam.
Ia menduga, ada banyak kecurangan yang terjadi di Pemkab Jombang. Isu yang mencuat terkait kecurangan itu misalnya gratifikasi terkait jual beli jabatan, baik di level SKPD maupun posisi kepala sekolah.
"Menurut catatan kami, telah terjadi sekitar 7-8 kali mutasi yang beraroma tidak sedap," katanya.
Ia menegaskan, secara kelembagaan, sejak empat tahun lalu, telah mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Jombang agar transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya. Namun, nyatanya belum dijalankan dengan baik, hingga ada penangkapakan KPK tersebut.
Ia juga belum mengetahui dengan pasti terkait dengan apa OTT yang telah dilakukan oleh KPK tersebut. Namun, pihaknya menduga hal itu berkaitan dengan gratifikasi jabatan dan pengondisian proyek APBD dan APBN. Pihaknya mendorong KPK agar tidak cukup puas dengan kinerja yang telah dilakukan tersebut, sebab dimungkinkan masih ada beberapa elit politik yang terlibat lainnya. Untuk itu, ia mendesak agar pemeriksaan dilakukan dengan lebih mendetail.
(Baca juga: KPK tangkap tangan Bupati Jombang)
Selepas OTT terhadap Nyono, sejumlah pejabat Jombang diperiksa di Mapolres Jombang. Namun, pemeriksaan itu apakah terkait dengan kasus yang saat ini melibatkan Bupati Jombang atau tidak, masih belum diketahui. Sejumlah ruangan di pemkab juga dikabarkan disegel oleh KPK, salah satunya dinas kesehatan.
Sedangkan di Pendopo Kabupaten Jombang, terlihat sejumlah orang keluar. Namun, petugas Satpol PP Kabupaten Jombang, tidak mengizinkan yang tidak berkepentingan untuk masuk. Dari pantauan, orang yang keluar itu ada yang mengenakan kalung dengan tuisan KPK. ***2*** (T.KR-DHS)
Selepas OTT terhadap Nyono, sejumlah pejabat Jombang diperiksa di Mapolres Jombang. Namun, pemeriksaan itu apakah terkait dengan kasus yang saat ini melibatkan Bupati Jombang atau tidak, masih belum diketahui. Sejumlah ruangan di pemkab juga dikabarkan disegel oleh KPK, salah satunya dinas kesehatan.
Sedangkan di Pendopo Kabupaten Jombang, terlihat sejumlah orang keluar. Namun, petugas Satpol PP Kabupaten Jombang, tidak mengizinkan yang tidak berkepentingan untuk masuk. Dari pantauan, orang yang keluar itu ada yang mengenakan kalung dengan tuisan KPK. ***2*** (T.KR-DHS)
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko & Asmaul Chusna
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
