Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, Kamis, mengatakan setiap tahunnya jumlah ASN di Pemkab Madiun berkurang sekitar 250 hingga 400 orang. Hal itu disebabkan karena ada pegawai yang pensiun, mengajukan mutasi, ataupun meninggal dunia.
"Semakin minimnya jumlah ASN di Kabupaten Madiun juga disebakan karena moratorium CPNS yang berlaku sejak tahun 2015 hingga sekarang," ujar Sigit kepada wartawan.
Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar pintu perekrutaan CPNS di daerah dibuka kembali karena kebutuhan pegawai yang semakin mendesak.
"Pada tahun ini (2018) saja, ada sebanyak 373 pegawai yang memasuki masa masa pensiun," kata dia lebih lanjut.
Pihaknya menjelaskan, permohonan usulan dan perekrutan CPNS tersebut telah diajukan ke pusat dan hanya tinggal menunggu persetujuan dari pihak BKN. Namun, jumlah yang disetujui oleh pihak BKN biasanya tidak sebanyak yang diusulkan.
Soal berapa jumlah formasi CPNS yang disetujui, lanjutnya, hal itu merupakan kewenangan dari BKN. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, biasanya yang disetujui, sekitar 20 persen dari jumlah pengajuan.
Ia menambahkan, angka formasi yang diusulkan tersebut berdasarkan jumlah kebutuhan pegawai untuk lingkup Pemkab Madiun yang semakin berkurang setiap tahunnya. Adapun, terakhir pemkab setempat membuka formasi dan perekrutan CPNS adalah pada tahun 2014.
Meskipun belum ada kejelasan regulasi dari pemerintah pusat soal rekrutmen CPNS di daerah, ia berharap penerimaan pegawai baru dapat dilaksanakan tahun ini.
Data dinas kepegawaian daerah setempat mencatat, hingga akhir Desember 2017 jumlah ASN di lingkup Pemkab Madiun mencapai sebanyak 7.678 orang.
Jumlah tersebut dinilai kurang untuk memenuhi sebanyak 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemerintahan daerah setempat.
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
