Hal itu, kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dilakukan guna memenuhi tuntutan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar sistem tersebut sudah bisa berjalan akhir Maret 2018.
"Saya berniat melakukan sosialisasi soal sistem online single submission dengan dinas-dinas di seluruh Indonesia," kata Tom, sapaan Thomas, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Mantan Menteri Perdagangan itu menjelaskan KP3MN merupakan agenda rapat kerja tahunan dengan badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPMD) seluruh daerah.
Baca juga: Presiden: Penyederhanaan perizinan kunci peningkatan investasi
Baca juga: KPK dorong Pemprov Babel terapkan perizinan online untuk tingkatkan tranparansi
Baca juga: Pemkot Bekasi luncurkan pelayanan perizinan online "Silat"
Presiden Jokowi dijadwalkan hadir dan memberikan arahan dalam kegiatan yang dihadiri 850 peserta. Hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sejumlah pejabat kementerian/lembaga, Gubernur D.I. Yogyakarta serta seluruh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani mengatakan tema yang diusung dalam KP3MN 2018 adalah "Konektivitas Ekonomi" untuk mendorong investasi meraih peluang globalisasi dan perkembangan teknologi yang inklusif, terintegrasi, melengkapi rantai suplai, dan efisien bagi peningkatan daya saing nasional.
Tema itu, menurut Farah, dipilih untuk menjadi pendorong perubahan paradigma aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
"Harus ada kesamaan untuk dapat mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan pelaku usaha melalui penyederhanaan peraturan, memangkas perizinan yang tidak perlu, menghapus ekonomi biaya tinggi, dan melakukan percepatan integrasi pelayanan perizinan berusaha dari manual menjadi layanan online single submission," pungkasnya.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
