Jakarta (ANTARA News) - Partai-partai besar dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Paket Politik dinilai terlalu mementingkan diri sendiri, bahkan seperti perilaku aktivis Ormas. Demikian pendapat Ketua Umum Partai Bintang Bulan (PBB) Hamdan Zulfa, Ketua Partai Hanura Fuad Bawazier dan Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Pusat (PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis dalam Dialektika Demokrasi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat. Hadir pula Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Andi Yuliani Paris dan pengamat politik dari Cetro Hadar N Gumay. Fuad Bawazier mengatakan, politisi partai-partai besar tidak mau menerima kehadiran partai-partai baru. Karena itu, melalui UU tentang Partai Politik dan UU Pemilu, politisi dari partai besar mengganjal keikutsertaan partai baru dalam Pemilu. "Mereka itu bukan politisi apalagi negarawan, banyak tingkahnya padahal dibiayai negara," kata Fuad Bawazier. Fuad mengatakan, seharusnya DPR dan pemerintah tidak membuat UU baru setiap akan Pemilu. Tetapi cukup UU lama karena kenyataannya juga tidak ada masalah substansial yang harus diubah. "UU itu biayanya mahal, pada hal kehidupan masyarakat kita sebagian besar masih sulit, ini kan ironis di tengah kehidupan yang sulit uang dihambur-hamburkan tidak jelas arahnya. Saya yakin kalau rakyat tahu, mereka bisa marah," katanya. Hal sama dikemukakan Hamdan Zoelva. Menurutnya budaya yang selalu membuat UU menjelang Pemilu itu tidak sehat selain menghambur-hamburkan uang negara. "Tapi kalau pembuatan UU atau revisi itu dimaksudkan untuk mengganjal partai baru urusannya jadi lain," katanya. Politisi dan partai-partai politik seperti Ormas yang ribut menjelang pergantian pimpinan. Tokoh-tokohnya saling berebut peluang untuk menjadi ketua umum. "Yang paling menonjol dari Ormas ini adalah mengganti tata tertib pemilihan ketua umum. Itu seperti partai politik besar yang sibuk mengubah UU politik untuk kepentingannya," katanya. Dia menilai UU tentang Partai Politik yang ada masih relevan untuk dipertahankan dan menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2009.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007