Kesepakatan kedua pihak ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman oleh Sekretaris Ditjen SDPPI Sadjan dan Pemimpin Divisi Bisnis Kartu BNI, Okki Rushartomo, serta disaksikan Dirjen SDPPI Ismail dan Direktur Bisnis Konsumer BNI Anggoro Eko Cahyo, di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Selasa, demikian siaran pers yang diterima Antara.
Dirjen SDPPI dalam sambutannya mengungkapkan bahwa gagasan penggunaan corporate credit card ini dilatarbelakangi keinginan Ditjen SDPPI untuk memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para pegawai dalam menjalankan kegiatan, khususnya perjalanan dinas, serta mendukung tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan teknologi digital.
"Hal ini selaras dengan peran Kementerian Kominfo yang tugasnya menangani teknologi dan informatika," katanya.
Selain itu, lanjut Ismail, penggunaan kartu kredit korporat ini nanti juga dimaksudkan untuk merespons imbauan Kementerian Keuangan dalam modernisasi sistem pembayaran APBN secara non tunai (cashless), yakni dengan menggunakan kartu kredit dalam sebagian kegiatan belanja pemerintah.
Ismail menyebutkan bahwa tujuan dari penggunaan kartu kredit korporat ini antara lain guna meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi potensi fraud, serta mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan anggaran pemerintah.
"Saya mengajak saudara untuk berpartisipasi dan mendukung pemanfaatan corporate credit card BNI, hal ini dikarenakan pada prinsipnya penggunaan kartu ini memberikan kepercayaan kepada para pegawai dalam penggunaan anggaran guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," jelas Ismail.
Dirjen SDPPI juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesediaan seluruh jajaran BNI yang telah bersedia menjadi mitra Ditjen SDPPI dalam mewujudkan good governance.
Pewarta: M Arif Iskandar
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
