Kasus suap sering terjadi dalam perdagangan manusia."
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam kapasitas sebagai Presiden GOPAC (the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption/Organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi) mengecam segala bentuk korupsi terkait migrasi, seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan dana publik dan nepotisme.

Fadli Zon, saat memberikan pidato pada Sidang Inter Parliamentary Union (IPU/Organisasi Parlemen Dunia)  ke-138 di Gedung CICG, Jenewa, Swiss, Senin (26/03/2018) waktu setempat memuji langkah IPU menyoroti masalah migrasi sebagai tema utama Sidang Parlemen Dunia di Jenewa Swiss.

Anggota GOPAC adalah anggota atau mantan anggota parlemen yang ada di 106 negara.

Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, mengemukakan bahwa GOPAC mendukung penyusunan Global Compact for Save, Orderly, and Regular Migration (GCM) yang merupakan amanat New York Declaration for Refugees and Migrants (Deklrasi New York untuk Pengungsi dan Migran) pada Sidang Majelis Umum ke-71 PBB 2016.

"Kami juga mendukung Global Compact for Refugees (GCR)," katanya.

Selain memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan migrasi, GCM dan GCR juga penting untuk  memasukkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam mekanisme penanggulangan migrasi.
 
Penelitian di Migration Policy Institute mengungkapkan bahwa korupsi memfasilitasi migrasi ilegal dalam bentuk penyuapan perbatasan dan pemalsuan dokumen dengan membayar suap.

"Kasus suap sering terjadi dalam perdagangan manusia," katanya.

Hal ini terkait dengan pejabat korup yang meloloskan penyelundupan manusia. Selain itu ada "dana siluman" yang biasanya keluar dari pengiriman remittance.

Korupsi juga sering terjadi dalam pengiriman bantuan untuk pengungsi atau migrasi baik oleh institusi pemerintah maupun LSM dengan proposal fiktif.

"Dalam hal migrasi paksa, sering kita lihat berkembang dari konflik atau situasi pasca-perang di negara-negara asal. Dampaknya lebih buruk. Dalam kasus Rohingya misalnya, arus migrasi dari Myanmar ke Bangladesh banyak diwarnai kasus kekerasan politik maupun ekonomi dilakukan pihak berwenang," kata Fadli.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan, selama kunjungan ke Cox Bazaar, Bangladesh, baru-baru ini, dia mendengar cerita kekejaman dan pelecehan besar-besaran yang telah menyebabkan tragedi kemanusiaan.

Pada kesempatan Sidang IPU, Fadli Zon mengajak parlemen sedunia mendukung komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Migrasi terkait dengan beragam aspek multidimensi pembangunan.  GOPAC mengakui SDGs sebagai tujuan global menuju kesejahteraan manusia di lingkungan bebas korupsi. Parlemen dapat berkontribusi melalui peran konstitusional mendukung SDGs.

Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2018