Nara sumber yang tidak disebutkan identitasnya dan surat pengarahan Korea Utara menyebutkan, pemerintah Koim Jong Un telah menginformasikan kepada para pemimpin Partai Pekerja Korea yang berkuasa di Korea Utara mengenai kemungkinan pertemuan puncak dengan Jepang.
Menurut Reuters, pemerintah Jepang telah menyatakan keinginan untuk menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin, melalui Asosiasi Umum Penduduk Korea di Jepang atau Chongryong, kedutaan de facto Pyongyang di Jepang.
Sumber informasi di pemerintah Jepang mengatakan pada pertengahan Maret bahwa Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan puncak antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan pemimpin Korea Utara Kim untuk membahas warga Jepang yang diculik oleh agen Korea Utara beberapa dasawarsa lalu.
Dalam sebuah artikel dari Korea Selatan, Asahi menulis bahwa pemerintah Kim telah menjelaskan rencana diplomatik bilateral untuk Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia, dalam perintah tersebut.
Kim bertemu Presiden Xi Jinping di China minggu ini, yang merupakan perjalanan pertamanya ke luar negeri sebagai pemimpin Korea Utara. KTT dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump sedang direncanakan masing-masing pada bulan April dan Mei.
Makalah pengarahan Korea Utara mengutip kemungkinan KTT Jepang berlangsung pada awal Juni, kata Asahi.
Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono membuka kemungkinan bahwa Abe akan bertemu Kim di beberapa tempat. Kono mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada hari Selasa, Jepang mengamati dengan seksama persiapan untuk KTT Korea Utara-Selatan dan pertemuan Trump-Kim.
Asahi mengutip sumber lain yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan mitra dialog Korea Utara untuk masalah keamanan adalah Amerika. Namun negara itu berharap untuk mendapat bantuan keuangan berskala besar dari Jepang.
Korea Utara berharap mendapatkan Rp276-690 triliun bantuan dari Jepang jika menormalkan hubungan, kata surat kabar itu. Tetapi makalah pengarahan itu tidak menawarkan secara spesifik tentang langkah-langkah untuk menormalkan hubungan bilateral, seperti yang disetujui pada 2002.
Langkah-langkah tersebut termasuk menyelesaikan masalah korban penculikan, serta pengembangan rudal dan senjata nuklir Pyongyang, demikian Reuters.
(R029/M016)
Pewarta: SYSTEM
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
