Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Muhaimin Iskandar MSi mengakui adanya Surat Keputusan (SK) Pembekuan PKB Jawa Timur pimpinan KH Azis Mansur-Imam Nahrawi. "Itu (pembekuan) sudah, ya apa boleh buat, itulah politik. SK-nya sekarang sedang diproses, tapi kapan resminya tergantung selesainya SK itu," ujarnya usai melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya, Senin. Didampingi Ketua FKB DPR RI H Effendy Choirie, ia mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Zannubah Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) di Surabaya (15/7). "SK-nya memang belum ada, karena SK resmi nanti Selasa (17/7)," ujar Yenny di ruang VVIP Bandara Juanda, Surabaya (15/7) saat mendampingi kunjungan Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Blitar. Menurut Muhaimin yang keponakan Gus Dur sendiri itu, dirinya tidak mau berkomentar panjang lebar tentang pembekuan itu, termasuk keabsahan pembekuan dan alasan adanya pembekuan itu sendiri. "Saya nggak komentar, no commentlah," ucapnya ketika dicecar dengan pertanyaan tentang pembekuan PKB Jatim dan alasan atau kesalahan yang mendasari adanya pembekuann tersebut. Menanggapi rencana pembekuan itu, Ketua DPW PKB Jatim yang terancam dibekukan DPP PKB itu, H Imam Nahrawi SAg, menyatakan alasan pembekuan yang beredar selama ini merupakan fitnah kepada dirinya. "Kalau dibilang pembekuan karena DPW PKB Jatim selama ini melakukan politik transaksional, pragmatis, dan politik uang, saya kira hal itu merupakan fitnah yang tak berdasar. Saya justru sepakat bahwa pemimpin PKB tidak boleh bersikap pragmatis, tapi jangan fitnah," kilahnya. Informasi yang diperoleh ANTARA News menyebutkan bahwa konflik Gus Dur-Muhaimin dan pembekuan PKB Jatim itu dipicu penyusupan kader non-PKB ke dalam PKB yang sengaja menciptakan konflik untuk menuai keuntungan pribadi.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007