"Lokasi CFD harus bebas dan steril dari kegiatan berbau politik, kampanye partai atau relawan capres serta harus bebas dari kegiatan yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan," ujar Direktur Eksekutif PSLH M. Natsir, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Natsir menekankan konsep awal CFD adalah untuk memberi ruang bagi warga kota untuk berkumpul bersama setelah sepekan penuh berkerja juga sebagai ajang berkreasi bagi warga.
Larangan lokasi CFD digunakan untuk kegiatan politik juga sesuai dengan peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan CFD, dimana kegiatan yang diperbolehkan adalah yang berkaitan dengan antara lain soal olah raga, kesenian, kebudayaan, lingkungan hidup, kesehatan.
"Warga harus diberikan ruang yang lebih luas untuk menikmati lingkungan, mendapatkan udara bersih tanpa terganggu dengan kegiatan politik dan kampanye dari pihak-pihak tertentu," kata dia.
Dia mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak yang paling berwenang menegakkan aturan Pergub atau aturan lainnya dalam bentuk Perda di berbagai daerah, wajib bersikap tegas untuk menjaga lokasi CFD dari kegiatan berbau politik.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
