Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Sutan Bathoegana di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya berharap membentuk tim pengawas dari DPR RI sebelum masuk paripurna tentang (lolos tidaknya) interpelasi lumpur Lapindo. "Interpelasi lumpur Lapindo kembali dijadwalkan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Kami harapkan membentuk tim pengawas dari DPR RI, sebelum masuk (paripurna) interpelasi itu," katanya kepada ANTARA News, sehubungan rapat Bamus DPR RI, Kamis (19/7) besok yang bertugas menjadwalkan voting di paripurna DPR RI tanggal 20 Juli 2007 terhadap usul interpelasi lumpur Lapindo tersebut. Bagi Fraksi Partai Demokrat, lanjut Sutan Bathoegana, pembentukan tim pengawas dari legislatif dianggap yang paling penting saat ini, ketimbang hal lainnya, karena rakyat korban lumpur sudah sangat butuh bantuan serta solusi atas bencana itu. Sebelumnya, Jeffrey Massie dari Fraksi Partai Damai Sejahtera mengatakan usul interpelasi lumpur Lapindo menjadi berlarut-larut karena satu soal utama, yakni perlu tidaknya kehadiran Presiden RI di paripurna. Tetapi bagi Jeffrey Massie dkk, mengenai pentingnya kehadiran Presiden RI pada forum dianggap bukan jaminan selesainya masalah bencana di Porong, Sidoarjo, Jatim tersebut. "Kehadiran presiden bukan jaminan selesainya masalah. Yang penting, `political will` pemerintah untuk segera mengevakuasi penduduk korban lumpur itu dan membayar talangan," ujar anggota legislatif dari daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI untuk memutuskan usulan interpelasi lumpur Lapindo oleh 225 anggota DPR RI menjadi interpelasi berlangsung seru, Selasa (17/7) kemarin. Dilihat dari jumlah pengusul, menurut Aria Bima selaku Pimpinan Bidang Pengawasan Fraksi PDI Perjuangan, merupakan yang terbanyak dalam sejarah DPR RI. "Ada dua kubu yang berseberangan terfragmentasi dalam tubuh DPR RI. Kubu pertama, pendukung interpelasi, yakni PDI Perjuangan, PKS, PKB, PAN dan PDS. Sedangkan yang kedua menolak interpelasi, terdiri dari PBR, BPD, PPP, PD dan Partai Golkar," ungkap Aria Bima. Dengan adanya dua kubu ini, menurut Aria Bima, rakyat secara demokratis tentu akan lebih memberikan penilaiannya secara seksama, sejauh menyangkut soal komitmen terhadap perjuangan bagi para korban Lumpur Lapindo. "Sampai saat ini, hal yang mungkin dilakukan, ialah, melanjutkan lobi untuk menemukan forum terbaik dalam menangani kasus Lumpur Lapindo," ujar Aria Bima, sembari menunjuk pertemuan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI hari Kamis (19/7) besok untuk membahas penjadwalan voting di Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Juli 2007, sebagai forum penting melakukan musyawarah. Bagi Aria Bima dkk, pengunduran waktu ini menunjukkan bukti, masalah ini begitu seriusnya, sehingga para pengusul harus berbenturan dengan kepentingan tertentu.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007