"Sejak 2017 sudah moratorium untuk SMP sampai sekarang masih," kata Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong kepada wartawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan, moratorium itu untuk menghindari adanya pemahaman mendirikan sekolah yang bertujuan mendapatkan bantuan dari pemerintah, tanpa memikirkan dampak lain seperti tidak adanya minat masyarakat belajar di sekolah baru itu.
Sementara orang tua cenderung ingin menyekolahkan anaknya ke SMP negeri, bahkan ada anak ingin ke sekolah negeri di kawasan perkotaan Garut meskipun jarak tempuhnya jauh dari rumah.
"Di sini kami akan berupaya untuk memeratakan siswa," katanya.
Dampak dari masih tingginya minat ke sekolah negeri itu, Totong khawatir sekolah swasta yang baru didirikan itu minim peminat bahkan tidak ada.
Selama ini, kata dia, ada 20 SMP swasta yang jumlah siswanya kurang dari 60 orang membutuhkan pembinaan dari Dinas Pendidikan Garut.
"Ada 20 SMP, sekarang sedang dilakukan pembinaan selama satu tahun, jika tidak berkembang akan digabungkan," katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan aturan setiap sekolah mendapatkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan besaran anggaran untuk 60 siswa.
"Amanat pemerintah pusat itu BOS tetap diberikan untuk 60 siswa, meskipun di sekolah itu ada 20 siswa, makanya kalau tidak berkembang akan digabungkan," katanya.
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
