"Kami menyatakan sangat mendukung kegiatan operasional untuk kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2018," demikian pernyataan APG dan Sekarga yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dikonfirmasi oleh Antara di Yogyakarta, Rabu.
Seluruh karyawan yang tergabung dalam sekretariat bersama sedari awal telah menyatakan siapan melayani penumpang pada arus mudik hingga balik lebaran 1439 Hijriah/2018.
"Mudik lebaran itu perhelatan umat, posisi kami dari awal mendukung operasional mudik hingga arus balik lebaran. Kami pun saat ini ada di lapangan," kata Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty kepada Antara.
Meski demikian, ia menyatakan bahwa rencana aksi mogok masih belum dibatalkan, jika tidak ada solusi yang menggembirakan seluruh pihak, khususnya terkait tuntutan perombakan di tubuh direksi PT Garuda Indonesia.
"Kami sudah menyampaikan temuan mengenai mismanajemen di tubuh PT Garuda Indonesia ke satgas (satuan tugas) di bawah Kementerian Koordinator Maritim. Hasilnya juga sudah banyak disiarkan, dan kami telah melakukan konsolidasi internal," tambahnya.
Keputusan dari hasil konsolidasi itu, sekretariat bersama menyatakan aksi mogok paling lambat dilakukan pada minggu kedua Juli 2018.
"Kami sangat menghormati langkah pemerintah di bawah Bapak Menko Maritim (Luhut Binsar Panjaitan) yang membantu menyelesaikan permasalahan mismanajemen di tubuh Garuda Indonesia. Hasilnya nanti akan diputuskan pada minggu pertama Juli 2018," terang siaran dari sekretariat bersama yang ditandatangani Ahmad Irfan (Ketua Umum Sekarga) dan Capt Bintang Hardiono (Presiden APG).
Tomy menyampaikan, sekretariat bersama serikat karyawan PT Garuda Indonesia berharap pemerintah lekas mengambil sikap atas masalah yang tengah berlangsung di perusahaan plat merah itu.
"Solusi terbaik yang kami harapkan dari pemerintah, lakukan evaluasi total terhadap kinerja direksi demi menjaga kelangsungan PT Garuda Indonesia dan komitmen pelayanan kepada konsumen yang sejak Desember tahun lalu banyak terganggu oleh delay (penundaan terbang, red.), juga masalah hubungan industrial yang tidak kondusif," jelas Tomy.
Sekarga dan APG yang terdiri dari kurang lebih 2.700 karyawan dan 1.200 pilot meminta ada perombakan direksi PT Garuda Indonesia karena diklaim tidak sesuai dengan aturan penerbangan sipil (Civil Aviation Safety Regulation) yang berlaku.
Dalam merespon tuntutan dan rencana aksi mogok itu, Kemenko Maritim pmembentuk satuan tugas yang terdiri dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Maritim sendiri, dan Kementerian Perhubungan.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Pahala Nugraha Mansury menyatakan beberapa hari lalu, masalah antara manajemen dengan pilot dan karyawan akan diselesaikan awal Juli.
Baca juga: Luhut pastikan tak ada pemogokan pilot Garuda
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2018
