Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu menjelaskan pemerintah akan memfasilitasi dan mengevaluasi dengan memanggil kembali tujuh peserta yang telah mengambil dokumen lelang tersebut.
"Iya, sudah `clear` ditutup. Tapi, sesuai peraturan menteri, bagi yang berminat, Dirjen Migas diberi kewenangan untuk memberi perpanjangan dan sebelum itu diputuskan, panitia rapat dulu," ungkapnya.
Menurut dia, belum dikembalikannya dokumen lelang reguler ditengarai karena para kontraktor masih menghitung kembali nilai keekonomian masing-masing blok migas.
Terlebih, lanjutnya, para investor mempertimbangkan tambahan porsi bagi hasil (split), apabila berhasil menggarap blok sesuai dengan karakteristik lapangan yang ada.
"Kami tunggu laporannya dulu, kenapa. Kami panggil lagi,? ujar Djoko.
Ketujuh perusahaan tersebut merupakan peserta dari lelang reguler sebanyak 19 blok migas tahun 2018.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan sejak 2017 hingga Juni 2018 pemerintah telah metetapkan 25 kontrak migas dengan skema bagi hasil produksi kotor (gross split).
Dari 25 kontrak tersebut, sembilan di antaranya merupakan hasil lelang blok migas periode 2017-2018.
Menurut dia, dengan skema "gross split", maka proses birokrasi dan pengadaan menjadi lebih efisien, sehingga kegiatan eksplorasi, penemuan cadangan maupun tambahan produksi migas juga bisa lebih cepat dibandingkan kontrak dengan skema pengembalian biaya operasi (cost recovery).
"Dengan skema `gross split` ini, penerimaan negara atau `government take` juga menjadi lebih pasti," katanya.
Agung menambahkan sebanyak sembilan blok migas "gross split" dari lelang pada 2017-2018 itu, merupakan hasil lelang dengan mekanisme penawaran langsung.
Dengan penawaran langsung, maka blok migas yang dilelang diusulkan perusahaan setelah sebelumnya dilakukan studi bersama (joint study) yang melibatkan akademisi.
Selanjutnya, blok migas penawaran langsung tersebut dilelang Kementerian ESDM dengan memberikan hak menyamakan penawaran (right to match) kepada perusahaan yang telah melakukan "joint study" penyiapan?blok migas.
Sementara, dengan mekanisme lelang reguler, tidak melalui kegiatan "joint study" oleh perusahaan.
Komitmen Rp14 triliun
Agung juga menambahkan dari 25 kontrak migas "gross split" itu, total komitmen pasti investasinya mencapai sekitar satu miliar dolar AS atau Rp14 triliun.
Nilai investasi tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Komitmen pasti investasi satu miliar dolar AS ini sangat besar. Selain itu, karena ini pakai `gross split`, maka proses eksekusi investasinya akan jauh lebih cepat, sehingga penemuan cadangan baru juga tentu akan lebih cepat," ujarnya.
Menurut dia, tren positif peningkatan minat investasi migas Indonesia juga terlihat dalam dua tahun terakhir.
"Menariknya, semua investasi yang tercermin dalam komitmen pasti tersebut menggunakan skema `gross split`," katanya.
Jika pada 2017 dan 2018 sebanyak sembilan blok migas ditetapkan sebagai pemenang lelang, lanjutnya, maka kondisi dua tahun sebelumnya justru berbanding terbalik, tidak ada satu pun blok migas yang ditawarkan dengan skema "cost recovery" laku dilelang.
Ia mengatakan kepastian investasi juga didukung dengan cepatnya pemerintah dalam pengambilan keputusan.
"Blok migas terminasi tahun 2018, 2019 dan bahkan 2020 sudah diputuskan sejak sekarang. Hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya, yang diyakini akan membuat iklim investasi menjadi semakin kondusif," kata Agung.
Baca juga: Kementerian ESDM tetapkan bonus blok migas tidak dibatasi
Baca juga: 50 proyek hulu migas ditargetkan berproduksi 2018-2027
(TZ.K007/A013)
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2018
