Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa ide untuk mewujudkan kekhalifahan harus tetap dalam kerangka negara bangsa, yakni Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila. Din dalam sambutannya pada Konferensi Internasional Khilafah di Stadion Senayan, Jakarta, Minggu, mengatakan kekhalifahan adalah ajaran Islam yang baik dan disebutkan dalam Al-Qur`an bahwa setiap manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Namun, kata Din, jika kekhalifahan ditarik kepada kelembagaan politik keagamaan maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim dari dulu hingga dewasa ini. Soal khilafat historis yang pernah ada dalam sejarah Islam, seperti yang Ibnu Khaldun kritik sebagai bukan lembaga kepemimpinan politik karena sesungguh kekhalifahan waktu itu adalah kerajaan. Menurut Din, gagasan untuk menegakkan kekhalifahan sekarang ini mempunyai makna esensial perlunya persatuan umat Islam. "Dan penegakan kekhalifahan harus tetap dalam kerangka NKRI. Kekhalifahaan seperti itu menolak separatisme pada satu sisi dan universalisme pada sisi lain. Sebagai manifestasi persatuan umat Islam kekhalifahan tidak boleh mengurangi inklusifisme dan pluralisme bangsa," kata Din. Wakil Ketua Umum MUI itu menilai tidak perlu khawatir dengan wacana khilafah sebagai bagian dari proses demokrasi dan pluralisme. "Justeru sikap menolak dan mengecam wacana yang hidup di kalangan bangsa bisa bersifat anti demokrasi dan pluralisme," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007