Jakarta (ANTARA News) - Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2008 direncanakan mencapai Rp564,6 triliun atau meningkat 14,3 persen dari RAPBN Perubahan tahun 2007, dengan sasaran meningkatkan kualitas belanja agar makin efektif dirasakan langsung masyarakat dan konsisten dengan prioritas pembangunan. "Belanja modal meningkat 48,6 persen dibanding RAPBN-P 2007 sebesar Rp63,8 triliun menjadi Rp101,5 triliun. Bantuan sosial naik 41,8 persen dari Rp47,5 triliun menjadi Rp67,4 triliun," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN tahun 2008 dan Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis. Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam sistem dan aturan pengadaan barang dan jasa, termasuk membentuk lembaga untuk menangani kebijakan dan masalah pengadaan barang. Dengan cara itu, kata Presiden, penyerapan alokasi anggaran dapat lebih cepat dilakukan dan ditingkatkan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih. Departemen yang memiliki peran dan tugas penting dalam pembangunan infrastruktur, energi, produksi pangan mendapat prioritas dalam RAPBN 2008, di antaranya Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Presiden Yudhoyono, Departemen PU direncanakan mendapat alokasi Rp35,6 triliun atau naik 41,1 persen dibandingkan RAPBN-P 2007. Anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk program peningkatan dan pembangunan jalan Lintas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua Rp15,5 triliun. Kemudian untuk rehabilitasi/pemeliharaan 30.000 kilometer jalan nasional dan 50.500 meter jembatan yang tersebar di berbagai provinsi dialokasikan Rp3,1 triliun. Departemen Perhubungan mendapat alokasi Rp16,2 triliun naik 64,1 persen dibandingkan RAPBN 2007. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan prasaran dan sarana kereta api di Jawa dan Sumatera, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis dan penumpang kelas ekonomi yang tersebar di 18 provinsi, pembangunan Bandara Kualanamu Medan, penyelesaian Bandara Hasaunddin Makassar, 27 bandara di daerah perbatasan, daerah terpencil dan rawan bencana. Juga akan dipasang 135 paket fasilitas bantu pengaman dan pelayanan penerbangan, serta 259 paket fasilitas keselamatan penerbangan di bandara. Alokasi anggaran untuk Departemen Pertanian mencapai Rp8,9 triliun yang dipergunakan untuk mendukung produksi pertanian berupa penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian, penelitian dan percepatan diseminasi dan inovasi pertanian, serta pengendalian hama, penyakit hewan dan karantina. Petani tetap dapat menikmati subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program, dan subsidi benih yang mendapat anggaran Rp10,1 triliun atau naik 21,9 persen dari perkiraan realisasi RAPBN 2007. Subsidi beras untuk rakyat miskin dianggarkan Rp5,5 triliun. Kemudian untuk menunjang sektor pertanian akan dibangun dan direhabilitasi jaringan irigasi, waduk dan rawa dengan anggaran Rp5,3 triliun. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat alokasi Rp5,6 triliun yang diperuntukkan bagi program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. Subsidi BBM dan subsidi listrik masing-masing Rp46,7 triliun dan Rp27,8 triliun. Dalam upaya mendukung program pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW, pemerintah memberikan jaminan untuk Pinjaman Luar Negeri. Anggaran pendidikan Sedangkan departemen lainnya, seperti Departemen Pendidikan pemerintah mengalokasikan Rp48,3 triliun naik 2 kali lipat dibanding tahun 2005. Sedangkan Departemen Agama meningkat 2,5 kali lipat menjadi Rp16,1 triliun. Presiden mengakui pemerintah dan DPR belum dapat memenuhi 20 persen anggaran pemerintah pusat untuk sektor pendidikan karena kebutuhan yang mendesak di berbagai bidang. Sasaran pemerintah kali ini meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen secara bertahap dengan mempercepat peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik serta sertifikasi akademik, dan memberi berbagai tunjangan. Penyaluran dana BOS tahun 2008 cakupannya diharapkan mencapai 41,8 juta siswa. Kemudian pemberian beasiswa bagi siswa miskin di berbagai jenjang pendidikan akan terus ditingkatkan. Anggaran Departemen Kesehatan meningkat tiga kali lipat dari Rp6,5 triliun menjadi Rp18,8 triliun, ditujukan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, penanganan kurang gizi, penyediaan obat esensial generik, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan tenaga kesehatan. Pemanfaatan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin terus ditingkatkan serta sistem penyelenggaraan dan akuntabilitasnya akan terus dievaluasi dan diperbaiki. Pemerintah juga memberlakukan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan pada keluarga yang anaknya belum menikmati wajib belajar 9 tahun atau ibu hamil yang belum mendapat akses pelayanan kesehatan dengan memberikan bantuan langsung tunai dengan syarat. Pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mencakup sekitar 361 ribu kelompok dengan anggota sekitar 4,9 juta keluarga. Pemberdayaan masyarakat dan UMKM Dalam rangka meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan sekaligus mempercepat pencapaian Milenium Development Goals (MDGs). Untuk itu telah dilakukan konsolidasi 19 Kementerian/lembaga dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Konsolidasi program kemiskinan diberlakukan untuk Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Dana yang dialokasikan meningkat dari Rp3,9 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp7 triliun pada tahun 2008 ditambah anggaran PNPM perkuatan. Dengan peningkatan anggaran itu, cakupan sasaran bertambah dari 1.993 kecamatan di perdesaan dan 838 kecamatan di perkotaan, menjadi 15.565 desa dan 8.813 kelurahan di 3.800 kecamatan. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM Rp1,1 triliun, antara lain untuk penyediaan dana bergulir dan bantuan sertifikasi tanah milik untuk penjaminan kredit. Presiden juga menyampaikan akan meningkatan modal bagi Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Askrindo dengan anggaran Rp1,45 triliun untuk memperluas fungsi penjaminan kredit bagi UMKM. Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan serta prasarana dan sarana pendukungnya. Subsidi kredit pemilikan/perbaikan Rumah Sederhana (KPR/KPRS) dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dianggarkan Rp800 miliar. Anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat meningkat 55,2 persen menjadi Rp749,1 miliar. (*)

Copyright © ANTARA 2007