Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengusulkan dana senilai Rp1,57 triliun dalam Rancangan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008 untuk menaggulangi dampak kerusakan dan kerugian akibat semburan lumpur panas dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa Timur. "Untuk tahun 2008 kita usulkan dana Rp1,57 triliun untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, di Jakarta, Kamis, dalam konferensi pers di Kantor Menko Kesra. Sebelumnya untuk tahun 2007, melalui usulan APBN-P 2007 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp600 miliar untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo. Menteri mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), biaya-biaya sosial kemasyarakatAn yang timbul di luar peta area dampak dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk menangani luapan lumpur panas akan menjadi beban APBN. "Jalan arteri sepanjang sekitar 30 km dan perbaikan pipa saluran air minum di samping saluran buangan ke laut itulah yang kita minta dibiayai APBN," kata Menteri. Selain itu, beban APBN juga meliputi pembangunan jalan kereta api, tanggul yang menghalangi lumpur ke luar peta terdampak yang disepakati, dan pembuatan saluran pembuangan ke laut. "Sedangkan untuk pembangunan jalan tol menjadi tanggung jawab PT Jasa Marga," katanya. Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Djusman Syafei Jamal mengatakan, pihaknya untuk kasus lumpur Lapindo akan membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 18,1 km. "Untuk Lapindo kita akan bangun saluran kereta api baru sepanjang 18,1 km," katanya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007