Dalam sebuah cuitan, Huawei menyatakan pemerintah Australia mengatakan kepada kedua produsen teknologi tersebut bahwa Huawei dan ZTE dilarang memasok perangkat teknologi 5G ke Negeri Kanguru, kendati Huawei memastikan bahwa perangkatnya tidak berpotensi mengancam keamanan nasional.
"Kami telah diinformasikan oleh pemerintah Australia bahwa Huawei dan ZTE dilarang memasok perangkat teknologi 5G ke negara tersebut. Ini sangat mengecewakan bagi konsumen. Huawei merupakan salah satu produsen terdepan dalam jaringan 5G. Telah memasok perangkat teknologi nirkabel yang aman dan nyaman bagi Australia selama hampir 15 tahun," kata Huawei Australia melalui akun resmi Twitter-nya.
Baca juga: Trump teken RUU larang pemerintah pakai teknologi Huawei-ZTE
Sebelumnya, pemerintah Australia menerbitkan aturan keamanan baru bagi penyedia teknologi 5G. Walaupun tidak langsung menyebut Huawei, ZTE atau produsen teknologi lainnya asal China, aturan itu secara tersirat menyinggung mereka dengan menyatakan "pemerintah perlu mengkaji keterlibatan vendor yang kemungkinan menjadi subyek arahan ekstrayudisial dari pemerintahan asing yang bertentangan dengan hukum Australia, kemungkinan berisiko tidak memberikan perlindungan terhadap jaringan 5G secara memadai dari akses atau interferensi tak bertanggung jawab."
Sebelumnya pada bulan ini, Amerika Serikat melarang penggunaan produk Huawei dan ZTE oleh institusi-institusi dan kontraktor pemerintah, enam tahun setelah laporan Kongres Amerika Serikat menyebut dua perusahaan tersebut sebagai ancaman keamanan.
Dalam aturan barunya, Australia menyatakan bahwa perbedaan cara 5G beroperasi dibandingkan jaringan sebelumnya telah memunculkan ancaman baru bagi keamanan nasional.
Khususnya, saat jaringan itu menghilangkan pembatas antara jaringan inti dimana fungsi-fungsi sensitif seperti kendali akses dan data routing berlokasi, dengan spektrum atau frekuensi radio yang menghubungkan perangkat konsumen seperti laptop dan smartphone ke jaringan inti tersebut.
Tahun lalu, Australia mengesahkan Telecommunications Sector Security Reforms (TSSR), yang akan berlaku pada bulan depan dan mewajibkan penyedia layanan telekomunikasi dan produsen gadget untuk melindungi jaringan serta infrastruktur mereka dari ancaman keamanan nasional dan juga memberitahukan kepada pemerintah semua rencana perubahan yang dapat mengancam keamanan jaringan keamanan mereka.
Aturan ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk "melakukan intervensi dan mengeluarkan perintah jika terjadi gangguan keamanan nasional signifikan yang tidak bisa ditangani oleh cara-cara lain," demikian dilansir techcrunch.com.
Baca juga: Huawei ungguli Apple di pasar smartphone global
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2018
