Sidoarjo (ANTARA News) - Warga korban lumpur luapan Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo, Jatim, tampak bersikap masa bodoh, terkait gagalnya pengajuan interpelasi DPR RI. "Kami tak ambil pusing dengan kandasnya interpelasi DPR. Yang penting proses jual-beli (ganti rugi) lahan dan bangunan terdampak lumpur berjalan lancar," kata salah satu tokoh Desa Jatirejo, Porong, Choirul Huda, Rabu. Ia mengatakan apa yang terjadi di gedung DPR RI Jakarta, biarlah diurus dan diselesaikan antar anggota dewan itu sendiri. "Kami tak ambil pusing," katanya. Menurut dia, yang menjadi perhatian warga korban lumpur saat ini adalah bagaimana proses transaksi jual-beli (ganti rugi) berjalan lancar, tanpa hambatan. Selain itu, nilai transaksi jual-beli yang mencapai 80 persen dari keseluruah nilai jual lahan dan bangunan juga bisa diselesaikan dengan baik sesuai tempo yang ditetapkan pemerintah. "Itu yang paling penting. Kalau masalah lumpur ini ada muatan politisnya atau tidak, kami tak mau mengurusi itu," katanya. Bahkan, Choirul Anam menilai ada tidaknya interpelasi kasus lumpur Porong itu, bukan faktor penting, terkait kepentingan warga. "Siapa sih yang diuntungkan kalau ada interpelasi, jangan-jangan bukan warga," tukasnya. Pendapat senada juga dikemukakan Suhardjo, warga Blok H Perum Tas I Tanggulangin, Sidoarjo. "Kalau kemudian interpelasi itu kandas di tengah jalan, bukan problem serius bagi warga. Yang penting sekarang transaksi jual-beli terus lancar," katanya. Ia mengatakan, memang ada desakan politik lebih kuat kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)K untuk menyelesaikan masalah lumpur panas, bila hak interpelasi berhasil direalisasikan. "Kalau gagal seperti ini mau apa lagi? Yang penting saya ingatkan para politikus yang duduk di dewan, apalagi berangkat dari Dapil Sidoarjo, mereka jangan tinggal diam. Kawal proses jual-beli ini hingga tuntas. Itu paling penting," kata dia.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007